Golkar Minta Dedi Mulyadi Laporkan ke Polisi Oknum yang Minta Rp 10 M

Nurdin Halid berbicara di kegiatan Partai Golkar. (Foto: Instagram /@nh_nurdinhalid)

Partai Golkar kembali diterpa isu miring setelah Dedi Mulyadi yang juga merupakan Ketua DPD Golkar Jabar mengaku sempat ditodong uang Rp 10 miliar oleh oknum yang mengaku dekat dengan DPP Golkar. Dedi mengaku diminta duit Rp 10 miliar sebagai pemulus untuk mendapatkan surat rekomendasi di Pilgub Jabar.

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin menegaskan bahwa telah menghubungi  dan memberikan pesan kepada Dedi untuk melaporkan kepada DPP apabila ada pihak yang mengatasnamakan DPP dalam meminta mahar. 

"Saya sudah sms ke beliau sms saya menyatakan begini, kalau memang ada yang telepon atau yang menghubungi minta uang Rp 10 miliar mengatasnamakan DPP tanpa melalui bendum maka laporkan ke DPP dan laporkan pidana," ujarnya di Restoran Puang Oca, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/9).

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (Foto: Dokumentasi Humas Kebupaten Purwakarta)

Nurdin mengatakan bahwa partai Golkar tidak menerapkan sistem mahar untuk urusan rekomendasi calon kepala daerah. Kalau pun ada, hal itu hanya sebatas bersifat iuran rutin partai yang diserahkan kepada Bendahara Umum DPP.

"Enggak ada, enggak ada, tidak ada mahar-mahar, di Golkar itu tertib, kalau ada itu lewat bendahara. Tidak ada lewat orang, kalau lewat orang itu pribadi masing-masing. Intinya Golkar tidak ada mahar," jelasnya. 

Ia pun menampik, jika persoalan mahar tersebut berkaitan dengan tidak dikeluarkannya surat rekomendasi kepada Dedi untuk maju di Pilgub Jabar. Karena sampai saat ini DPP Golkar belum memutuskan siapa yang bakal didukung dan diajukan menjadi Cagub Jabar. 

"Masih proses kan, masih proses itu, begini belum ada secara resmi. Golkar itu tertib kalau sudah ada secara resmi surat itu disampaikan ke DPD I, disampaikan kepada calon gubernur bersangkutan, dan secara resmi disampaikan dalam forum resmi," pungkasnya.