Golkar: Restu Jokowi ke Airlangga Hartarto Bukan Intervensi

Airlangga (Foto: Moh Fajri/kumparan)

Usulan menggelar Munaslub Partai Golkar semakin berhembus kencang, nama Airlangga Hartanto digadang-gadang menjadi sosok yang bakal menjadi Ketum Golkar. Mendapat angin segar, pencalonan pria yang juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian ini rupanya juga telah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Joko Widodo.

Menanggapi hal itu, Wasekjen DPP Partai Golkar Ace Hasan menyampaikan bahwa sebagai pembantu presiden di Kabinet Kerja, Airlangga memang harus mendapat restu dari orang nomor 1 RI tersebut. 

"Sebagai pembantu Presiden, tentu Pak Airlangga etikanya beliau harus mendapatkan persetujuan Pak Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena bagaimanapun posisi beliau sebagai menteri dan ketika beliau didukung menjadi Ketum Partai Golkar tentu harus mendapatkan restu presiden," ujar Ace di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/11).

Ace berkata, restu presiden kepada Airlangga bukan berarti presiden melakukan intervensi terhadap politik internal Partai Golkar. Sebaliknya, Ace memuji sikap Airlangga yang terlebih dahulu meminta izin atau restu kepada presiden sebelum maju sebagai Ketum Golkar.

Dan seharusnya, sikap Airlangga tersebut dapat ditiru oleh siapapun menteri di jajaran kabinet apabila ada keinginan untuk melakukan langkah politik di luar kewenangannya. 

"Saya kira restu presiden ini telah diberikan dan tentu tidak bermaksud bapak presiden intervensi proses politik internal Partai Golkar," pungkasnya.

Jokowi di Serdang Bedagai (Foto: Dok. Setpres)

Sebelumnya, Airlangga telah meminta izin Presiden Jokowi untuk maju sebagai Ketum Golkar. Dan Jokowi pun telah memperbolehkan Airlangga. 

"Dibolehkan oleh Presiden karena kan saya pembantu beliau," ucap Airlangga dalam Forum Group Discussion (FGD) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/11).