Hanura Desak Jokowi Tegas ke PAN yang Pilih WO saat Putusan UU Pemilu

Anggota DPR RI di Paripurna RUU Pemilu (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Empat fraksi, Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN memilih walk out saat pengambilan keputusan RUU Pemilu. Dalam rapat paripurna yang dihujani interupsi dan diselingi skors sekitar 8 jam, anggota dewan memang terbelah dua, pendukung presidential threshold 20 persen dan 0 persen.

Fraksi pendukung pemerintah, PDIP, Nasdem, Golkar, Hanura, PPP, dan PKB ngotot ambang batas pemilu presiden mencapai 20 persen. Sementara Demokrat, Gerindra, dan PKS kekeh ambang batas 0 persen. Namun, salah satu fraksi pendukung pemerintah, PAN, menyatakan sikap yang berbeda dengan sejawatnya sesama pendukung koalisi Jokowi.

PAN, yang bergabung dengan koalisi Jokowi-JK di tahun 20015, memilih walk out bersama Demokrat, Gerindra, dan PKS. Sikap PAN yang 'membelot' ini tentunya menjadi sorotan dari partai-partai pendukung pemerintah. Salah satunya, Hanura.

Sekretaris Partai Hanura Dadang Rusdiana menilai dalam pengambilan keputusan strategis seperti pengesahan UU Pemilu, kekompakan di dalam koalisi pemerintah tentunya dibutuhkan. Langkah PAN, kata dia, mengganggu soliditas partai di koalisi pemerintah.

"Karena dalam koalisi tentunya kita membutuhkan kekompakan dalam hal-hal strategis. Jadi kalau anggota koalisi tidak committed itulah yang akan membuat tidak sehat soliditas," kata Dadang kepada kumparan (kumparan.com), Jumat (21/7).

"Tentunya PAN juga harus ksatria, untuk memilih berada di luar atau di dalam pemerintahan," lanjutnya.

Dadang menilai Presiden juga harus bersikap tegas kepada anggota koalisi yang tak menunjukkan kekompakan.

"Reward and punishment itu kan biasa. Jadi ketegasan kepada anggota koalisi yang tidak menunjukkan kekompakan itu memang harus dilakukan. Jika tidak, hilanglah makna kebersamaan," tutupnya.