JK Bahas Rohingya Bersama Pemimpin Negara OKI di Sela Sidang PBB
PerbesarADVERTISEMENT
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengikuti agenda Sidang Umum ke-72 PBB di New York, Amerika Serikat. Di sela-sela kegiatannya mengikuti sidang, JK kembali bertemu dengan beberapa negara-negara anggota OKI untuk membahas krisis Rohingya.
ADVERTISEMENT
Dalam kesempatan itu, beberapa anggota negara OKI sepakat akan terus mengupayakan komunikasi dengan Myanmar untuk menghentikan kekerasan di Rakhine State.
"Tadi terakhir (beberapa negara) OKI membicarakan soal Rohingya, semua sepakat untuk membuat communicate yang tentunya untuk agar Myanmar menghentikan kekerasan di sana," kata JK di New York AS, Rabu (20/9).
Usulan tersebut kemudian disikapi JK dengan baik. Selain upaya kominukasi JK mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan juga merupakan hal yang cukup penting bagi krisis kemanusiaan tersebut saat ini.
"Tapi saya bilang tak cukup hanya dengan communicate. Kita harus bersama-sama membantu masyarakat sendiri dulu dengan logistik, bantuan, itu yang dibicarakan," katanya.
JK tak menjelaskan secara rinci siapa kepala negara yang hadir dalam pertemuan. Agenda tersebut pun timbul dari inisiatif negara-negara lain termasuk Indonesia.
PerbesarIndonesia, kata JK, mendapat tanggapan positif dari negara-negara anggota OKI lainnya. Tentunya karena Indonesia adalah satu-satunya negara yang diterima baik oleh Myanmar meski belakangan ini bantuan dari Indonesia semakin sulit masuk ke wilayah Myanmar lagi.
ADVERTISEMENT
"Tentu karena hanya indonesia yang bisa masuk Myanmar daripada negara-negara itu. Tapi sekarang pun kita masuk ya lebih ketat lagi. Jadi kita pada akhirnya kita membantunya lewat Bangladesh. Itulah sifatnya Myanmar, tidak mau terbuka. Dia tertutup," ujarnya.
Negara-negara anggota OKI lalu memutuskan untuk membuat beberapa solusi, di antaranya meminta Rohingya untuk menghentikan kekerasan dan meminta dukungan masyarakat internasional soal krisis kemanusiaan ini.
"Agar menghentikan kekerasan. Ya (meningkatkan) kemanusiaan, dan juga keterbukaan dengan Myanmar, kemudian dukungan masyarakat internasional," pungkasnya.
