Jokowi: Sebelum Pengesahan, PAN Bilang Dukung Pemerintah di RUU Pemilu

Jokowi menjamu Zulkifli Hasan di Istana (Foto: Biro Press)

Fraksi Partai Amanat Nasional lebih memilih bergabung dengan Demokrat, PKS, dan Gerindra dalam proses pengesahan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu. PAN, yang masih berstatus sebagai partai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla, berbeda haluan dengan sejawat mereka, PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, dan PPP.

Manuver PAN ini tak luput dari perhatian Presiden Joko Widodo. Jokowi mengungkapkan, sehari sebelum pengesahan, PAN masih menyatakan akan mendukung opsi yang diusung pemerintah.

"Untuk PAN supaya diketahui bahwa sehari sebelumnya sudah bertemu dengan saya. Dan sudah menyampaikan kepada saya untuk mendukung (RUU Pemilu)," kata Jokowi seusai menghadiri mukernas PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Jumat (21/7).

Meski PAN ingkar janji, Jokowi menyebut koalisi pendukungnya tidak akan terpengaruh.

"Kita akan baik-baik saja, ada apa?"tanya balik Jokowi.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan memberikan sanksi kepada PAN, Jokowi enggan menjawab. Ia hanya menyatakan kembali bahwa PAN sehari sebelumnya sudah berjanji untuk mendukung pemerintah.

"Tadi kan sudah saya sampaikan, sehari sebelumnya kan kita sudah ketemu dan akan solid di partai pendukung pemerintah," ujarnya.

Yang terpenting, Presiden menginginkan agar UU Pemilu yang sudah disahkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Ia juga berharap agar kualitas penyelenggaraan pemilu dapat diperbaiki.

Sebelumnya, pernyataan walk out itu dimulai dari Fraksi PAN yang disampaikan oleh Yandri Susanto di depan mimbar panggung sidang paripurna di gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/7).

"Kami atas nama Fraksi PAN untuk tahapan berikutnya, pengambilan di forum paripruna kami tidak akan ikut," ucap Yandri disusul sahutan tepuk tangan dan sorak sorai forum paripurna.

Setelah Yandri, giliran Fraksi Gerindra yang diwakilkan oleh Ahmad Muzani yang juga menyatakan walk out dari pembahasan RUU Pemilu di tingkat paripurna malam ini. "Dengan ini Fraksi Gerindra menyatakan tidak ikut dalam pengambilan keputusan melalui voting. Kami tidak bertanggungjawab atas keputusan tersebut," tutur Muzani.