Kapolri Ungkap HTI Hampir Dibubarkan Tahun 2013, Tapi Pemerintah Ragu

Kapolri Tito Karnavian. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sempat dicecar oleh Fraksi Demokrat mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR siang tadi.

Pertanyaan datang dari anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Benny K. Harman. Benny mengkritik langkah Jokowi menerbitkan Perppu padahal sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai ormas.

"Presiden bikin Perppu enggak baca undang-undang ini. Nanti yang dituduhkan adalah UU yang enggak jelas. UU sudah ada, kok bikin lagi Perppu. Saya enggak tahu siapa yang beri masukan ke Presiden," ujar Benny di hadapan Kapolri di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/7).

Menanggapi kritik tersebut, Tito pasang badan. Menurut dia, langkah Jokowi harus dipuji karena merupakan langkah yang berani.

"Pak Jokowi berani ambil keputusan Perppu ini karena menyadari bahwa yang pro dan kontra, yang ekspolitasi unsur agama pasti akan ada. Tapi, berani ambil risiko. Saya pikir berani ambil risiko lebih menunjukkan strong leadership," kata Tito menjawab Benny.

Tito kemudian menyebut polisi sebelumnya tak berani menindak ormas anti-Pancasila karena di tahun 2013 tidak ada keputusan berani untuk menindak ormas tersebut. Mantan Kepala BNPT ini mengkritik leadership saat itu.

Padahal, saat itu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah menunjukkan jati dirinya. Tapi toh, saat itu polisi tak menindak.

"Kenapa tidak berbuat polisi sebelumnya? Karena leadership. Tahun 2013, HTI sudah melaksanakan kegiatan yang masif sekali dan terbuka. Kenapa didiamkan? Kenapa polisi tak bertindak saat itu? Tergantung leadership," ujarnya.

"Political leadership bagaimana posisinya? Kalau atasnya kuat seperti dikerjakan Pak Jokowi, ya kami kencang juga," lanjutnya.

Selain itu, Mantan Kapolda Metro Jaya ini menyebut ada suatu keragu-raguan oleh pemerintah saat menindak HTI di tahun 2014.

"Tahun 2013, dengan segala hormat saya menangkap. Mungkin saya salah, ada keragu-raguan untuk terjadinya back fire atau pukulan balik sehingga mereka besar seperti sekarang. Jangan sampai kita too late untuk mengambil risiko," tegas Mantan Kapolda Papua itu.