Korban First Travel Minta Anggota DPR Sumbangkan Gaji untuk Biaya Haji

Korban First Travel Bertemu Dengan Fraksi PAN (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)

Salah seorang korban first travel yang bernama Nur Islam dari Tegal, menyuarakan keluh kesah ketika bertemu dengan jajaran pimpinan Fraksi PAN DPR RI hari ini. Nur Islam curhat kepada dua petinggi Fraksi PAN, Yandri Susanto dan Teguh Juwarno.

Nur yang mengalami banyak kerugian akibat penipuan dari kasus First Travel, mengusulkan agar semua umat Islam mengumpulkan uang untuk membayarkan biaya para korban untuk berangkat ke Tanah Suci. Tak hanya dari masyarakat, ia juga meminta para anggota DPR untuk menyisihkan gajinya bagi para korban First Travel.

"Saya memberi masukan kalau misalkan ini ternyata First Travel tidak bisa mengatasi, saya usul semua umat Islam bersatu untuk donatur. Berapalah. Misalnya anggota DPR yang gaji 10 persen masuk," ujarnya di Ruang KK I, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/9).

Dia menegaskan kepada para anggota dewan yang terhormat tersebut untuk jangan cuman merasa sebagai muslim tapi tidak memiliki tanggung jawab. Hal itu yang disuarakan untuk dipenuhi.

"Jangan cuman merasa muslimlah. Kita itu punya tanggung jawab. Tapi jangan sampai memberatkan," ujarnya.

Nur bahkan mengaku telah mengalami kesulitan mulai dari pertama kali mendaftar hingga waktu keberangkatan yang tak kunjung tiba.

"Saya mendaftar tahun 2015 tapi tak pernah ada kejelasan. Bahkan saya sudah lunasi semua. Tapi begini jadinya," katanya.

Mendengar hal itu, Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto yang saat itu berada dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa usulan tersebut tidak memberikan jalan keluar dari masalah yang ada.

"Kalau harus ada perintah dan keputusan saya kira nanti akan pro dan kontra juga tinggi. Kan banyak juga orang yang mau berangkat dan tidak mau berngkat. Itu akan menjadi persoalan sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi II ini malah melempar tanggung jawab penyelesaian tersebut kepada pemerintah dengan meminta kebijaksanaan yang ada.

"Biarlah persoalan ini dilokalisir saja. Kita minta kebijaksanaan pemerintah," tandasnya.