Pemerintah Harap MUI Terus Berperan Jaga Kebinekaan NKRI

Wiranto dalam pertemuan rakor nasional. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto malam ini mewakili Presiden Joko Widodo untuk menghadiri peringatan Milad ke-42 Majelis Ulama Indonesia. Dalam sambutannya, Wiranto menekankan pentingnya peran MUI dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.

"Paling tidak, kita bisa meneguhkan peran MUI dan menjaga kebinekaan NKRI saat situasi nasional tengah seperti ini," ujar Wiranto mengawali sambutannya di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (26/7).

Wiranto kemudian menyinggung peran MUI dalam perjuangan bangsa. Menurut dia, peran MUI sangat besar dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa yang muncul. "Banyak masalah yang penting, pelik, dan rumit, dapat diselesaikan oleh MUI," tuturnya.

Mantan Panglima ABRI ini juga mengingatkan bahayanya perpecahan jika trjadi di Indonesia. Wiranto menyampaikan tentunya MUI tidak sendirian dalam mengambil peran untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ada banyak ormas-ormas lain yang memiliki misi sama dengan MUI. Ditambah lagi, dengan kerja sama dengan pemerintah.

Acara Milad MUI ke-42 di Balai Sarbini. (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

"Saya yakin adanya sinkronisasi, harmonisasi antara MUI dengan pemerintah, menjadi kekuatan sehingga NKRI bisa terus utuh. Dengan dukungan semua pihak dan semuanya menyatu, Indonesia akan jaya dan disegani oleh negara tetangga," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Ketum MUI KH Ma'ruf Amin menegaskan organisasinya telah menjadi pengawal dan penjaga negara, baik dalam pembentukan karakter dan perilaku warga Indonesia.

"Dalam perjalanannya, MUI telah mengambil keputusan yang penting bagi umat Islam Indonesia. Umat Islam wajib menjaga Pancasila sebagi bentuk keutuhan NKRI," tutur Ma'ruf.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi Dakwah MUI KH Dr. Cholil Nafis, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid, Ketua Dewan Pertimbangan Prof Din Syamsudin, Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.