PPP Terima Banyak Aspirasi yang Menolak Perppu Ormas

Aksi Damai Tolak Perppu Ormas (Foto: Wahyuni Sahara/kumparan)

Setelah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, Perppu Ormas kembali menuai polemik karena akan dibahas di Komisi II DPR. Fraksi PPP, meski saat paripurna pengesahan tidak walkout, namun masih ingin mengkaji dari soal pro kontra dalam pembahasan di komisi II itu.

Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati mengatakan pihaknya masih menyerap aspirasi baik soal dukungan maupun penolakan Perppu Ormas.

"Sampai hari ini fraksi masih melakukan kajian masih terus mendiskusikan terutama dengan teman-teman di Komisi II," ujar Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan Pusat, Jakarta, Kamis (7/9).

Reni tak memungkiri banyak keberatan yang dilontarkan oleh masyarakat akar rumput kepada PPP. Pada umumnya masukan masyarakat menghendaki agar Perppu Ormas ditiadakan.

Ia menuturkan alasan penolakan itu dikarenakan kebebasan masyarakat dalam berpendapat dan berserikat bakal terancam. Sehingga menjadi kekhwatiran masyarakat hal ini bisa menjadi preseden untuk dilakukannya penutupan atau pembubaran ormas-ormas lainnya.

"PPP ini di bawah, akar rumput masih banyak yang menolak, masih banyak aspirasi yang masuk ke PPP untuk menolak," pungkasnya.

Draf RUU Perppu Ormas telah sampai ke DPR untuk dibahas di Komisi II, sebelum diambil keputusan dalam paripurna. Komisi II menargetkan Perppu Ormas harus tuntas pada masa sidang I periode 2017-2018.

Untuk diketahui, DPR hanya memutuskan menerima atau menolak Perppu Ormas. Jika mayoritas menolak, maka Perppu yang diterbitkan Presiden Jokowi itu batal dan kembali ke UU Ormas sebelumnya. Begitu juga HTI akan batal pencabutan status badan hukum HTI.

Reporter: Ferio Pristiawan