Ruang Publik yang Mana?

Kalau Anda tinggal di daerah Jakarta coret seperti Tangerang Selatan, Anda akan tahu mana area kekuasaan pemerintah kota (pemkot) dan mana yang bikinan pengembang. Infrastruktur di wilayah pengembang cenderung tertata rapi dan komplet. Jalanan luas dan tidak berlubang, pepohonan tertata di sepanjang jalan, dan ada banyak taman. Area kekuasaan pemkot sebaliknya. Jalanan sempit tanpa trotoar, berlubang-lubang, kanan-kiri disunat galian.

Sebagai penghuni kompleks perumahan yang terletak persis di antara Bintaro dan Bumi Serpong Damai (BSD), ini adalah pengalaman saya sehari-hari. Begitu keluar kompleks, saya harus berkendara melewati area stasiun Sudimara atau Jalan Merpati jika ingin menuju Bintaro. Rute menuju stasiun sungguh sangat mengenaskan karena macet tanpa harapan. Jalanan yang cuma segitu-gitunya masih harus dibagi dengan deretan angkot ngetem dan warung-warung kaki lima. Belum lagi pasar dan rel yang sama sekali tidak ditata dan dibiarkan apa adanya.

Begitu mencapai wilayah Bintaro Jaya—dikembangkan oleh PT Jaya Real Property Tbk, anak perusahaan PT Pembangunan Jaya yang saham mayoritasnya dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta—rasanya seperti masuk dunia lain. Jalanan tiba-tiba jadi lebar dan pohon-pohon lebih rindang. Ke BSD juga sama. Setelah melewati Jalan Palapa, yang kalau diteruskan ke kiri akan menuju kemacetan abadi bernama Pamulang, belok kanan kita akan mendapati wilayah BSD yang tata kotanya mirip-mirip Singapura.