• 19

USER STORY

Mengapa Hari Bumi Kini Membosankan

Mengapa Hari Bumi Kini Membosankan



Hari Bumi makin terasa hambar dari tahun ke tahun. Sebab, kini ia tak lebih dari "selamat datang" yang diucapkan pegawai waralaba ketika Anda datang berbelanja.
* * *
8 Maret 1995. Perwakilan dari berbagai negara datang berkumpul di Berlin, Jerman. Sebuah rangkaian panjang dari berbagai pertemuan yang dipenuhi diskusi, perdebatan dan negosiasi. Topik utama pembicaraan itu adalah menyangkut kondisi bumi yang memburuk; degradasi lingkungan, pencemaran udara dan kekhawatiran artifisial menyangkut masa depan umat manusia. Pertemuan ini diberi nama The United Nations Climate Change Conference (UNCCC).
Ini adalah perjumpaan formal dari pihak-pihak yang terlibat dalam the United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Mengenai Kerangka Perubahan Iklim PBB). Pertemuan yang berlangsung hingga 7 April tersebut juga disebut Conference of the Parties (COP) di kemudian hari. Sebabnya, ini adalah arena delegasi di mana semua pihak yang merasa berkepentingan dengan isu perubahan iklim hadir dan ikut merumuskan gagasannya.
Berlin menjadi penanda dimulainya pertemuan rutin tahunan mengenai krisis iklim global.
Rangkai temu COP diawali dari Konferensi Tingkat Tinggi KTT Bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil dipandang sebagai cara untuk mendorong upaya mereduksi emisi gas rumah kaca. Pada COP 3 tahun 1997 di Jepang, disahkan sebuah aturan yang mengikat negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas masing-masing yang dikenal dengan nama Protokol Kyoto. Namun sebagaimana biasanya, segala ketetapan yang lahir dari jejak panjang forum iklim global hingga COP 21 di Paris, Prancis --yang menghasilkan Paris Agreement-- justru pada kenyataannya semakin menjauh dari kampanye awalnya.
Pada akhirnya, pertemuan-pertemuan tersebut terbukti tidak pernah bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, melainkan justru memapankan mekanisme manipulatif yang penuh dengan kalkulasi-kalkulasi profit bernama: perdagangan karbon.
Karbon memainkan fungsi yang teramat penting dalam perubahan iklim dewasa ini. Berawal dari sebuah senyawa yang dianggap berbahaya bagi atmosfir, karbon kini telah berhasil ditransformasikan menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomi penting dalam neraca perdagangan dewasa ini. Dengan karbon, dalih penyelamatan lingkungan digunakan negara dan korporasi dalam memanipulasi persoalan mengenai krisis iklim. Karbon menjadi alat tawar dan alat barter baru, setelah periode saling mengancam dengan moncong nuklir dianggap tidak etis lagi.
Perdagangan karbon secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang menginkorporasikan perubahan iklim ke dalam mekanisme pasar. Ini dilakukan dengan mengakomodasi kepentingan kapital untuk menguasai sumberdaya alam. Skema-skema global yang hanya layak disebut sebagai bisnis lingkungan. Skema-skema tersebut misalnya adalah Joint Implement (JI), Clean Mechanism Development (CDM), dan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) -dan alih rupa REDD yang dikenal dengan nama REDD+.
Bagaimana skema-skema ini difungsikan?
Pada skema Joint Implementation, perusahaan-perusahaan di negara-negara industri yang terikat kewajiban tersebut dapat saling bekerjasama melalui jual beli karbon. Bila jatah emisi suatu perusahaan telah habis sedangkan ia masih perlu untuk memproduksi emisi -yang merupakan hasil akhir dari aktifitas industri luar biasa dan tanpa kontrol- maka kekurangannya dapat dibeli dari perusahaan lain yang berada dalam satu kawasan negara atau yang berada di negara lain. Mekanisme ini misalnya dijalankan oleh negara-negara di Uni Eropa.
Contohnya adalah program efisiensi energi di Polandia yang didanai oleh perusahaan-perusahaan raksasa di Inggris. Korporasi-korporasi ini menekan -melalui skema Joint Implementation- agar Polandia melakukan pengetatan dalam produksi emisi karbon agar berada di bawah ambang batas yang telah disepakati. Selisih antara hasil produksi emisi dan ambang batas tersebut kemudian dibeli oleh perusahaan-perusahaan Inggris yang melewati ambang batas produksi karbon. Semacam subsisi silang.
Sementara skema Clean Mechanism Development (CDM) adalah jenis program bantuan kepada negara berkembang untuk memperbaiki kualitas udara mereka. Program CDM kemudian meluas menjadi proyek investasi yang dijalankan negara atau perusahaan dengan membuka atau membiayai proyek pengembangan alih teknologi. Hasil dari beragam jenis pengembangan ini akan diganjar sertifikat pengurangan emisi (Certified Emission Reduction). Sertifikat ini merupakan surat sakti yang kemudian dapat dapat dijual kepada perusahaan-perusahaan yang memerlukannya.
Di Indonesia, CDM dipahami sebagai salah satu ‘fleksibilitas’ mekanisme termasuk dalam skema Protokol Kyoto. Hal ini memungkinkan negara-negara dengan gas rumah kaca (GRK) yang memiliki komitmen pembatasan emisi dan komitmen pengurangan dari negara-negara Annex B, untuk terlibat dalam kegiatan berbasis proyek di negara-negara berkembang.
Tujuannya untuk melipatgandakan bantuan kepada negara-negara berkembang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan membantu negara-negara Annex B untuk memenuhi target pengurangan emisi mereka. Proyek CDM dipandang dapat membantu pengurangan emisi gas rumah kaca (Green House Gas – GHG) yang kemudian disahkan dalam bentuk emisi bersertifikat (Certified Emission Reduction – CER) yang nanti harus diverifikasi dan disahkan oleh lembaga sertifikasi independen.
Di tempat lain, proyek-proyek CDM yang telah berjalan di beberapa negara seperti India, Cina, Guatemala dan Ekuador membuka jalan investasi bagi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi berwajah lingkungan yang dikuasai oleh bandit-bandit kaya dan perusahaan-perusahaan multinasional. Stanley Morga, misalnya. Perusahaan keuangan dunia ini berinvestasi dengan membangun turbin angin di China dan bendungan Hydropower di Ekuador.
Dan pola yang ketiga adalah Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau yang dikenal dengan nama REDD. Mekanisme ini memberikan ijin bagi negara atau perusahaan untuk dapat menyimpan CO2 di hutan milik negara-negara berkembang dengan memelihara atau menanami hutan yang rusak (reforestasi). Perusahaan yang melakukan proyek ini akan diberi tambahan jatah atau kredit karbon bagi industri mereka, sedang negara yang menjalankan akan mendapatkan bantuan dana dari pengelolaan hutannya.
REDD melalui dukungan pendanaan dari lembaga-lembaga swadaya internasional mendorong fasisme lingkungan dengan jubah perlindungan hutan yang kemudian membatasi akses siapapun -termasuk masyarakat adat pemilik hak ulayat- untuk mengelola, mengambil manfaat dari hutan-hutan yang dikonservasi. Pencegahan pemanfaatan hutan oleh tentu saja dimaksudkan agar tidak ada produksi emisi karbon yang dihasilkan, misalnya melalui penggunaan kayu bakar. Dengan begitu, kuota emisi yang berhasil ditekan --melalui konservasi hutan-- memberikan jatah tambahan bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang tidak dapat mengontrol emisi karbonnya.
Di Indonesia, Perjanjian Jual Beli Karbon untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi telah dikembangkan oleh PLN di beberapa daerah dengan bantuan pendanaan dari World Bank dan Japan Carbon Fund. Keuntungan yang ditangguk PLN dari proyek-proyek ini diperkirakan mencapai 40 milyar rupiah di tahun 2010. Kita belum menyebut berbagai jenis proyek pengembangan energi alternatif seperti biomassa atau biofuel yang jumlahnya mencapai 4.00 jenis proyek di seluruh Indonesia.
Dalam skema REDD, korporasi memandang jutaan hektar hutan sebagai ladang karbon yang mampu menghasilkan milyaran dollar. Beberapa negara industri menjalankan program ini, seperti UN-REDD yang menjalankan proyeknya di sembilan negara atau juga The Forest Carbon Partnership Facility (Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan) yang didanai oleh World Bank dan dioperasikan di 47 negara.
Negara-negara tersebutlah yang menjadi penyerap emisi bagi aktifitas industri di negara maju. Penyerapan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut kemudian kompensasi finansial sebagai imbalan jasa ekologis dalam menekan produksi karbon seminimal mungkin. Di titik ini, negara berperan sebagai aktor penengah (middle man) yang membantu perusahaan-perusahaan multinasional mendapatkan tabungan karbonnya.
Sejak 2008 hingga 2010 misalnya, Indonesia menjual karbon --dengan melakukan konservasi hutan yang fasis-- berhasil memberikan keuntungan hingga Rp 34 triliun dari potensi penyerapan karbon dari pengelolaan hutan. Bahkan untuk melegalkan proyek-proyek tersebut, negara memaksimalkan otoritasnya dengan mengeluarkan berbagai aturan untuk memuluskan skema perdagangan karbon ini.
Sedangkan bagi negara-negara industri, perdagangan karbon yang dilakukan dengan negara miskin dan berkembang juga memberikan keuntungan yang tidak sedikit. Eropa misalnya, memperoleh omzet hingga 63 milyar dollar di tahun 2010. Secara global jumlah total perdagangan karbon dunia di tahun 2010 bahkan berhasil meraup keuntungan hingga 125 milyar dollar, naik 83% dari tahun sebelumnya. Keuntungan ini kemudian meningkat menjadi 150 milyar dollar di tahun 2012. Melalui Chicago Climate Exchange (CCX), karbon dapat diperdagangkan melintasi batas-batas administratif sebuah negara.
Saat ini diperkirakan tersedia 90 juta ton karbon di negara-negara pemilik hutan hujan tropis yang bernilai hingga 1 milyar dollar.
Mekanisme ini kemudian sedikit didandani dengan munculnya skema turunan yang dikenal sebagai REDD+. Namun, seperti skema-skema mitigasi krisis iklim yang hadir sebelumnya, REDD+ tidaklah menyentuh problem utama dari deforestasi, yaitu akumulasi keuntungan yang menjadi satu-satunya cita-cita perusahaan-perusahaan multinasional dengan mengorbankan bumi. REDD dan REDD+ misalnya gagal menginventarisir aktor-aktor utama yang menjadi penyumbang terbesar dalam krisis iklim melalui produksi emisi yang melebihi ambang batas.
Skema-skema di atas sejak awal telah didesain secara politis dan disepakati melalui forum-forum iklim internasional. Di mana korporasi dan lembaga-lembaga keuangan internasional duduk berunding mengenai pembagian kontrol dan monopoli keuntungan bumi.
Ini sekali lagi diperlihatkan misalnya pada COP21 yang berlangsung di Paris, Prancis, hingga COP22 yang berlangsung di Rabat, Maroko.
Hampir seluruh sumber kekayaan bumi telah dikuasai korporasi yang bergandengan tangan dengan lembaga-lembaga keuangan dunia. Secara kasat mata jelas terlihat bahwa mekanisme-mekanisme "penyelamatan lingkungan" tidak lain dari sekedar upaya cuci tangan korporasi-korporasi transnasional untuk lepas dari tanggung jawab mengurangi emisi karbon mereka yang berkontribusi aktif terhadap krisis iklim.
Mekanisme-mekanisme tersebut di lain sisi adalah wajah dari mutasi sistem pasar neoliberalisme, yang menjadikan karbon sebagai komoditi baru yang dapat menghasilkan keuntungan.


Tapi, seberapa peduli kita dengan narasi-narasi di atas? Bukankah menyelamatkan bumi kini tidak lebih dari sekedar aksi filantropis belaka?
Kita memadamkan listrik satu jam dalam setahun, berpura-pura mengurangi penggunaan plastik dan kertas, menipu diri bahwa sedang mengurangi polusi dengan jalan kaki atau bersepeda, atau sesekali menanam satu dua bibit pohon dan bernafas lega: kita telah menyelamatkan bumi.
Karena kita menolak paham bahwa kerusakan bumi dan krisis iklim adalah persoalan struktural dan bukan aksi-aksi artifisial. Kita menolak tahu karena tidak ingin mengecewakan diri bahwa sebentar lagi bumi akan musnah.

LingkunganBumiPersonal

500

Baca Lainnya