Menlu Retno: D8 Harus Berkontribusi untuk Kesejahteraan Rakyat

Pertemuan D8 di Turki. (Foto: Dok. Kemlu)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin delegasi Indonesia dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Kelompok 8 Negara Berkembang atau D8. Dalam pidato di forum tersebut Retno menginginkan organisasi ini bisa menjadi platform untuk mensejahterakan rakyat.

"Kita harus terus membuat organisasi D8 tetap menjadi sebuah platform ekonomi yang relevan dan memastikan agar dapat berkontribusi secara nyata kepada kesejahteraan rakyat," ucap Retno dalam keterangan pers kepada kumparan (kumparan.com), Jumat (20/10).

Saat ini, menurut Retno yang perlu dibenahi di D8 adalah pemanfaatan potensi dan kesempatan. Dia melihat organisasi tersebut belum memanfaatkan secara baik hal-hal tersebut.

Menteri Luar Negeri Retno di D8. (Foto: Dok. Kemlu)

Cara yang dinilai Retno jitu untuk memanfaatkan potensi dan kesempatan adalah terus memperkuat organisasi D8 yang sesuai mandat piagam saat organisasi terbentuk.

“Kita harus mengubah D8 menjadi organisasi yang lebih kuat, melakukan kerja sama nyata sesuai piagam D-8,” tegas Retno.

Selain itu, D8 mesti berperan untuk mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan kaya. Retno menggarisbawahi kesenjangan dan ketimpangan ekonomi kerap menjadi akar masalah dari berbagai kejahatan lintas batas, seperti perdagangan narkoba dan terorsime.

"Bidang-bidang kerja sama D8 harus bisa mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin, seperti di bidang pertanian, UMKM, infrastruktur dan konektivitas, serta kelautan,” jelas Retno.

Menlu Retno di pertemuan D8. (Foto: Dok. Kemlu)

Hal penting lain yang diangkat Retno pada pidatonya adalah partisipasi dan keterlibatan lebih luas dari sektor swasta termasuk UMKM dalam berbagai kerja sama ekonomi D8.

Sinergi yang kuat antara sektor swasta dan pemerintah dapat mengurangi biaya pembangunan dan meningkatkan efek pengganda keuntungan ekonomi dan pembangunan bagi rakyat.

“Kemitraan pemerintah yang kuat dengan sektor swasta, akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan memperkuat kapasitas sektor swasta termasuk UMKM,” ujar dia.

D8 dibentuk melalui Deklarasi Istanbul pada tanggal 15 Juni 1997, dengan anggota yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

Organisasi itu bertujuan menghimpun kekuatan negara-negara berpenduduk Muslim dalam memperkuat ekonominya guna menghadapi tantangan global yang semakin besar. Pada 2017, kerja sama D8 telah memasuki tahun ke-20.

Dua dekade terbentuk, Turki yang ditunjuk sebagai ketua menetapkan 6 prioritas kerja sama, yaitu perdagangan, perindustrian, pertanian, energi, perhubungan dan pariwisata.

Setelah Pertemuan Tingkat Menteri, diadakan Konferensi Tingkat Tinggi D-8 yang akan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla. KTT D8 diharapkan akan menghasilkan 2 (dua) buah dokumen akhir Istanbul Declaration 2017 dan D8 Istanbul Plan of Action.