PM Terpilih Selandia Baru Larang Warga Asing Beli Rumah di Negaranya

24 Oktober 2017 18:16 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Jacinda Ardern (Foto: REUTERS/Charlotte Greenfield)
zoom-in-whitePerbesar
Jacinda Ardern (Foto: REUTERS/Charlotte Greenfield)
ADVERTISEMENT
Perdana Menteri terpilih Selandia Baru Jacinda Ardern resmi melarang orang asing membeli rumah di negaranya. Kebijakan diambil setelah Ardern melakukan pembahasan dengan mitra koalisinya.
ADVERTISEMENT
Ardern menyebut langkah ini diambil untuk mencegah melonjaknya harga rumah. Pernyataan tersebut pun dia sampaikan setelah pembentukan pemerintahan baru bersama mitra koalisinya, Partai Selandia Baru Pertama dan Partai Hijau, mencapai kata sepakat.
"Kami telah sepakat melarang warga asing membeli rumah," ucap Ardern seperti dikutip dari AFP, Selasa (24/10).
Keputusan Ardern disambut baik Ketua Umum Partai Selandia Baru Pertama, Winston Peters. Pria yang akan menjabat jadi Deputi PM dan Menlu ini menyatakan, kebijakan yang dikeluarkan Ardern memastikan bahwa Selandia Baru 'tidak dijual'.
"Akan ada perubahan. Kami telah mengirimkan sinyal ke dunia internasional Selandia Baru tidak lagi dijual, kami merasa bahagia dengan itu," sebut Peters.
Di samping melarang penjualan properti ke orang asing, Ardern juga mengumumkan rencana pengetatan imigrasi. Bukan cuma itu, saat memerintah nanti pemerintahannya akan fokus pada pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja baru.
ADVERTISEMENT
Kepemilikan properti oleh asing dan kurangnya jumlah rumah di kota-kota besar Selandia Baru merupakan isu sensitif saat pemilihan umum lalu.
Saat kampanye, Ardern kerap mengangkat isu permasalahan sosial termasuk terjangkaunya harga rumah dan perbaikan kesehatan.
Dia menggambarkan, pemerintahan lalu terlalu kapitalis sehingga menciptakan kegagalan yang sangat mencolok dalam hal pengentasan kemiskinan.
Solusi yang ditawarkan Ardern pun dinilai banyak pengamat politik Selandia Baru jadi kunci kenapa partainya bisa memenangkan pemilu. Saat itu, Ardern berjanji akan menaikkan upah minimum yang disertai penanganan tunawisma.