Mengkaji Komunikasi Partai Politik

Andreas Simanjuntak

Partai Politik

Partai politik memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan di negara demokrasi. Menurut Lapalombara dan Anderson (1992) partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemelihan umum, dan memiliki kemamapuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas.

Sementara itu terdapat lima fungsi partai politik di Indonesia berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 2/2008, antara lain:

Pertama, sebagai sarana pendidikan politik bagi seluruh masyarakat Indonesia agar menjadi WNI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kedua, menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

Keempat, Tempat WNI dapat berpartisipasi dalam politik.

Kelima, Merekrut untuk mengisi jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Melihat dari fungsi dari partai-partai politik diatas partai poltik harus bisa memaksimalkan fungsi dari struktur organisasi partai dan juga menkonsolidasikan partai politik tersebut kepada rakyat baik itu proses rekruitmen maupun proses kampanye. Namun dalam proses mewujudkan itu semua partai politik harus dapat berinteraksi dengan internal partai maupun eksternal partai. Proses interaksi ini biasanya menggunakan komunikasi politik.

Komunikasi Politik dapat diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Dalam arti sempit komunikasi politik adalah setiap bentuk penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang maupun dalam bentuk kata-kata tertulis atau terucap, ataupun dalam bentuk isyarat yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam suatu struktur kekuasaac n tertentu. Dalam arti luas, komunikasi politik adalah: setiap jenis penyampaian pesan, khususnya yang bermuatan informasi politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima pesan”. (Harsono Suwardi, 1997).

Komunikasi Politik Michael Rush dan Philip Althoff mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara siste,-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pola pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan. Inti komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi tersebut dapat mengikat suatu kelompok atau warga tertentu.

Unsur dalam komunikasi politik

Komunikator Politik

Komunikator merupakan mereka yang memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik, misalnya Presiden, Menteri, Anggtora DPR, MPR, KPU, Gubernur, politisi, fungsioner partai, LSM, atau kelompok-kelompok masyakrat yang biasa dijadikan keterwakilan Masyarakat.

Pesan Politik

Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non-verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. Misalnya pidato politik, undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, pernyataan politik, artikel atau isi buku/brosur dan berita surat kabar, radio, televisi, dan internet yang berisi ulasan politik dan pemerintahan.

Saluran atau Media Politik

Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, yaitu surat kabar, tabloid, majalah, buku. Media elektronik, misalnya film, radio, televisi, video, komputer, internet. Media format kecil, misalnya leaflet, brosur, selebaran, stiker, bulletin. Media luar ruangan (out door media), misalnya baliho, spanduk, reklame, electronic board, bendera, jumbai, pin, logo, topi, rompi, kaos oblong, iklan mobil, kalender, kulit buku, block note, pulpen, gantungan kunci dan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membangun citra.

Sasaran atau Target Politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara (vote) kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, ibu rumah tangga, pensiunan, veteran, pedagang kaki lima, para tukang (kayu, batu, cukur, becak) orang cacat, mahasiswa, sopir angkutan, nelayan, dan siswa yang akan memilih setelah cukup usia

Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, dimana masyarakat akan bermuara pada pemberian suara (vote) dalam pemilihan umum. Pemberian suara ini snagat menentukan terpilihnya tidaknya seorang kandidat untuk posisi mulai tingkat presiden dan wakil presiden, anggota DPR, MPR, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota sampai pada tingkat DPRD

Pada pola komunikasi politik PKS di Jawa Barat Komunikasi politik yang berlangsung DPW PKS Jawa Barat melibatkan komunikator-komunikator politik dari PKS dan dari luar PKS. Selain itu, komunikasi juga melibatkan kader, simpatisan, masyarakat Jawa Barat serta tamu undangan sebagai komunikannya. Komunikasi politik yang terjadi dalam keterbukaan ideologi melalui pesan verbal dan nonverbal yang disampaikan dalam beberapa kegiatan DPW PKS Jawa Barat seperti; Muswil, Rakerwil dan Rakorwil. Komunikasi politik DPW PKS Jawa Barat terjadi melalui pola komunikasi organisasi. Hal ini dikarenakan aktivitas komunikasi dilakukan oleh organisasi politik/partai politik.

Dalam komunikasi politik melalui kegiatan tersebut, pesan-pesan baik itu iidologi partai atau tujuan partai politik baik itu strategi pemenangan Pileg Tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten sampai tahapan Pilpres dan Pilkada disampaikan DPW PKS Jawa Barat melalui pidato, serta arahan. Pada komunikasi politik melalui beberapa kegiatan tersebut PKS selalu menyampaikan keterbukaan ideologi yang merupakan salah satu strategi partai untuk memperoleh konstituen yang lebih luas serta meningkatkan konsolidasi di tingkat intenal dan eksternal partai, serta terciptanya citra partai yang inklusif, partisipasi politik serta rekrutmen politik. Kemudian secara simbolis DPW PKS Jawa Barat juga menunjukkan keterbukaan ideologi dalam bentuk simbol-simbol nonverbal seperti; undangan pada parti lain, ormas Islam dsb, melalui pelestarian seni serta budaya daerah, serta kegiatan kemasyarakatan, sehingga akan terbangun citra partai yang inklusif dan berkidmad untuk rakyat.

Keterbukaan ideologi yang diusung oleh DPW PKS Jawa Barat disampaikan dalam komunikasi verbal dilakukan dengan komunikasi ke bawah, dengan proses komunikasi satu arah (one way communication) di mana komunikasi hanya berlangsung pada satu pihak yaitu komunikator internal maupun eksternal PKS, dilakukan secara tatap muka (face to face) menyampaikan pidato serta arahan kemudian komunikan internal serta eksternal partai mendengarkan, tanpa memberikan respon/ umpan balik dengan intensitas komunikasi tinggi.

Sedangkan tindakan nonverbal DPW PKS Jawa Barat adalah undangan ke partai lain, ormas Islam, pertujukan musik Islam yang berpadu dengan alat musik kontemporer, pertujukan puisi dan lain-lain.