Ibu Kota Baru adalah Mimpi Buruk PNS Pusat

Sejarah baru telah tercipta: ibu kota negara Indonesia akhirnya pindah. Wacana pemindahan ibu kota negara yang sudah digaungkan sejak masa pemerintahan Soekarno ini akhirnya terwujud pada 2022. Setelah DPR mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU IKN pada pertengahan Januari 2022 lalu, secara resmi ibu kota Indonesia akan berpindah dari Jakarta ke sebuah kota bernama Nusantara. Kota baru tersebut akan mengambil sebagian daerah dari dua kabupaten, yaitu Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, yang letaknya sama-sama di Kalimantan Timur.

Pemindahan ibu kota negara ke tempat baru ini digadang-gadang mampu mengurangi beban ibu kota sekaligus menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di Jakarta. Mulai dari kepadatan penduduk yang tidak terkendali, kemacetan di jalan raya, banjir tahunan di musim penghujan, sampai pada permasalahan kemiskinan dan pengangguran di wilayah pinggiran Jakarta. Masalah-masalah seperti ini oleh banyak kalangan dijadikan alasan untuk segera memindahkan ibu kota negara ke tempat yang baru.

Lalu bagaimana respons masyarakat terhadap pemindahan ibu kota negara itu? Alih-alih mendapatkan simpati dan apresiasi, pemindahan ibu kota negara ini justru menimbulkan polemik. Sebagian dari mereka mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota negara di saat Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi. Sebagian lagi dengan tegas menolak pemindahan ibu kota negara karena akan menambah beban utang negara.