Permen Baru PAN-RB dan Kembalinya Tradisi “Asal Bapak Senang”

Kabar mengejutkan datang dari dunia birokrat. Kali ini bukan tentang malapraktik pelayanan publik, tindak korupsi pejabat, atau kasus perselingkuhan PNS. Bukan tentang itu. Kabar ini tentang peraturan baru Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional itu memuat banyak perubahan dalam penilaian kinerja PNS. Hal ini membuat sebagian besar PNS, khususnya pejabat fungsional, jadi resah dan gelisah.

Penyebabnya adalah salah satu poin peraturan tersebut, yang menyebut bahwa penilaian kinerja PNS melalui Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) resmi dihapuskan. Fyi, DUPAK adalah dokumen yang berisi butir-butir kegiatan PNS dalam rentang waktu tertentu yang dilampirkan dengan bukti-bukti kegiatan berupa laporan, surat, foto, dan dokumentasi lain. Dokumen ini nantinya dinilai oleh Tim Penilai untuk ditentukan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat untuk naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi atau tidak. Nah, dengan terbitnya peraturan baru tadi, para PNS tidak perlu lagi repot-repot membuat dokumen DUPAK tadi.

Namun, sebagai gantinya, penilaian kinerja PNS akan didasarkan pada evaluasi kinerja dan—ini nih yang bikin resah—ekspektasi pimpinan. Munculnya istilah “ekspektasi pimpinan” ini menuai berbagai reaksi PNS yang menjadi pejabat fungsional. Hal ini bisa dilihat dari beberapa komentar yang masuk dalam salah satu konten yang ditayangkan pada akun resmi Instagram Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu yang lalu.