Asosiasi e-Commerce Minta Jual Beli di Medsos juga Dikutip Pajak

e-commerce (Foto: Pixabay)

Pemerintah dalam waktu dekat akan menetapkan aturan pajak untuk e-commerce atau jual beli online. Beleid tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Menanggapi hal tersebut, Indonesia E-Commerce Association (Idea) mengaku tak keberatan soal aturan tersebut. Namun, Idea meminta agar aturan itu tak hanya berlaku bagi e-commerce, melainkan juga transaksi di media sosial.

“Seller dari e-Commerce bisa beralih ke media sosial kalau berjualan di media sosial tidak dikutip pajak, sedang di situs e-Commerce iya,” kata Ketua Idea, Aulia E Marinto, di Museum Nasional, Jakarta, Rabu (4/10).

Menurut Aulia E Marinto, ketika aktivitas jual beli di media sosial seperti Facebook hingga Instagram tak dikutip pajak, dikhawatirkan pelaku e-Commerce akan beralih berjualan ke media sosial. Menengok beleid mengenai pajak bagi e-Commerce tak mengatur aktivitas jual beli di media sosial.

Dia membeberkan apabila hal tersebut terjadi, maka tak menutup kemungkinan perusahaan yang bergerak di bidang e-Commerce akan mati. Sebab, aturan itu bisa membuat pelaku e-Commerce pindah berjualan ke media sosial.

“Dia akan bilang, lebih bagus saya jual di sosial media saja daripada saya jualan di e-commerce. Kalau begini ceritanya, tidak equal treatment. Jadi substansinya adalah equal treatment, perlakuan yang sama atas sebuah aturan kepada media penjualan,” ucapnya.

Aulia berharap, Ditjen Pajak membahas ulang beleid mengenai aturan mengenai e-Commerce bersama Idea. Sebab selama ini, menurutnya pembahasan mengenai aturan tersebut tak melibatkan pihaknya.

“Banyak hal yang perlu didiskusikan, jadi bukan soal kita keberatan. Kita tidak dalam posisi kita tidak pro pajak. Satu hari nanti saat situs e-commerce menghasilkan yang besar, kita bayar pajak,” ujarnya.

Reporter: Resya Firmansyah