Diingatkan Sri Mulyani, PLN Tak Akan Revisi Target 35 Ribu MW

Ilustrasi pembangkit listrik. (Foto: pixabay)

Peringatan Sri Mulyani yang disampaikan melalui suratnya kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno bukan hanya soal adanya risiko gagal bayar utang yang dialami PT PLN (Persero). Dia juga meminta agar target proyek 35.000 MW dikaji ulang karena beban biaya yang cukup besar.

Direktur Bisnis Regional Sulawesi PLN, Syamsul Huda, mengaku hingga saat ini belum menerima surat Sri Mulyani tersebut. Menurut dia, sejauh ini perusahaan belum pernah membahas mengenai revisi program 35 ribu MW.

"Sementara belum ada, target tetap 35.000 MW. Secara formal belum ada revisi 35.000 MW itu jadi berapa," kata Syamsul saat ditemui di Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Dalam surat Sri Mulyani yang beredar di publik sejak kemarin tersebut, disebutkan jika PLN menghadapi risiko gagal bayar utang karena pertumbuhan penjualan listrik sejak 2015 tidak sesuai harapan, sementara di sisi lain pemerintah menetapkan tarif listrik tidak boleh naik, dan program 35 GW harus dikebut PLN.

Selain itu, pendapatan perusahaan listrik milik BUMN tersebut juga tidak meningkat signifikan karena pertumbuhan penjualan listrik rendah, tarif listrik tak naik, dan subsidi berkurang. Padahal kebutuhan dana investasi untuk program 35 GW sangat besar. Sri Mulyani menyarankan program 35 GW disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan PLN.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andy Noorsaman Sommeng, mengatakan kementeriannya hingga saat ini juga belum ada rencana merevisi target program pembangkit 35 ribu MW.

"Yang jelas target 35.000 MW harus dicapai, secara administratif selesai di 2019, nanti pembangunannya bisa menyusul. Kita harus optimistis," kata Andy.

Menurut Andy, kementerian beralasan proyek 35 ribu MW harus disiapkan dari sekarang karena ke depan kebutuhan listrik akan sangat tinggi. Dia mengklaim tambahan pasokan listrik dari program 35 ribu MW seluruhnya pasti terserap.

"Demand kita selalu tinggi, pertumbuhan energi itu 1,5 kali dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi 5%, pertumbuhan kebutuhan energi 7,5%," katanya.