Gantikan Rini Soemarno di DPR, Menperin Klarifikasi Isu Penjualan BUMN

Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian. (Foto: Antara/Wahyu Putro A)

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno yang masih dilarang datang rapat bersama Komisi VI DPR. Dalam rapat yang digelar hari ini, dibahas mengenai isu penjualan anak usaha perusahaan pelat merah.

Airlangga yang juga merupakan politikus Partai Golkar langsung dicecar anggota parlemen soal kabar tersebut. Isu penjualan anak usaha BUMN ini sebelumnya muncul dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menanggapi keluhan Ketua Umum Kadin pada saat rakornas pekan lalu

"Presiden konteksnya menjawab pertanyaan komentar Ketua Umum Kadin, bahwa Kadin mengeluh peran BUMN (mendominasi). Kami sampaikan bahwa tidak semua BUMN menguasai market share tinggi di tiap sektor," kata Airlangga saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (10/10).

Menurut Airlangga, yang menjadi isu soal dominasi BUMN ini terkait di sektor konstruksi dan pembangunan infrastruktur. Di mana dalam sektor tersebut perizinan sudah dipegang oleh Kadin, tapi karena tidak jalan akhirnya perizinan tersebut dialihkan kepada BUMN.

"Yang menjadi isu di sektor konstruksi dan pembangunan infrastruktur yang sudah tahunan izin dipegang teman-teman Kadin. Enggak jalan, diambil BUMN lalu dijalankan," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, terkait pernyataan Presiden merupakan bagian dari retorika. Di mana saat melakukan penyampaian Presiden Jokowi menyampaikannya dengan semangat.

"Presiden berkata ekonomi ini harus diberikan kesempatan ke swasta dan BUMD. Kalau enggak ekonomis dikerjakan dengan (Public Private Partnership) PPP. Kalau enggak feasible juga BUMN baru disuruh. Kalau enggak juga, APBN," ujarnya.

Selain itu, Airlangga juga menegaskan terkait pembicaraan Presiden bukan persoalan meminta BUMN menjual asetnya. Justru, kata dia, Presiden Jokowi meminta untuk merestrukturisasi anak-anak usaha BUMN yang memiliki kesamaan bisnisnya.

"Konteksnya enggak bicara BUMN dijual, itu hal berbeda. BUMN yang dijual sesuai dengan master plan harus ada rencananya. Rencana holdingisasi bukan untuk jual atau akuisisi aset. Itu beda," tegasnya.