• 1

Google Ngemplang Pajak, Pemerintah Berani Blokir?

Google Ngemplang Pajak, Pemerintah Berani Blokir?



CEO Google, Sundar Pichai

CEO Google, Sundar Pichar, ketika mempresentasikan perangkat baru Google (Foto: Reuters)
Pemerintah memastikan akan terus menagih tunggakan pajak yang dimiliki Google Asia Pacific Pte Ltd. Bahkan, membawa kasus tersebut ke jalur hukum juga sudah disiapkan agar perusahaan raksasa penyedia layanan internet asal Amerika Serikat tersebut membayar kewajiban pajaknya.
Namun, apakah pemerintah berani memblokir Google jika mereka terus membandel? Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengatakan pemblokiran merupakan langkah paling akhir yang bisa dilakukan. Sebab, harus diperhitungkan kepentingan masyarakat secara umum dan dampak diblokirnya layanan tersebut.
"Semuanya tidak bisa ditetapkan saya sendiri. Harus dengan stakeholders, juga teman-teman (wartawan). Teman-teman mau (Google) diblokir, gak?" kata Rudi usai acara seminar infrastruktur di Jakarta, Kamis (22/12).
Menurut Rudi, fitur yang dimiliki google saat ini bukan hanya search engine, namun juga penyedia surat elektronik atau email dan banyak fitur lainnya. "Harus dibicarakan bila pemblokiran dilakukan," katanya.

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara

Menkominfo Rudiantara menjawab pertanyaan wartawan terkait pemblokiran fitur Facebook dan masalah pajak Google (Foto: Rivi Satrianegara)

Rudi mengaku saat ini hanya bisa mengajak Google mau bekerjasama untuk mematuhi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. "Bila bicara pajak, saya yakin teman-teman dari Direktorat Pajak yang lebih tahu. Tetapi di mana-mana bisnis itu subjek kepada pajak. Orang harus bayar pajak, apalagi kalau untung," ujarnya.
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi sebelumnya mengatakan kasus pajak Google sudah bisa masuk ke tahap penyelidikan dengan dilakukan bukti permulaan. Sebab, data yang dimiliki Ditjen Pajak dan Google soal nilai transaksi perusahaan tersebut berbeda.
Ken mengatakan pihaknya akan menindak tegas Goggle jika tetap tak mau membayar pajak. Bahkan, dia mengancam akan menjebloskan bos Google Indonesia ke penjara. “Kalau sudah punya tunggakan dan dia enggak bayar, urusannya sama Kasubdit Penangkapan. Ya bisa dimasukan ke penjara,” kata Ken.
00:00:00/00:00:00

Konferensi Pers Dirjen Pajak
Seperti dilansir situs Antara, Google telah terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang III dengan status sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) sejak 15 September 2011. Dengan status itu, Direktorat Pajak menilai Google seharusnya berstatus sebagai Badan Usaha Tetap sehingga setiap pendapatan maupun penerimaan yang bersumber dari Indonesia dikenai pajak penghasilan. Namun, Google menolak diperiksa.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, mengatakan Google saat ini belum menyerahkan laporan pembukuan atas pendapatan iklan yang diterima di Indonesia. Dari catatan akuntansi sementara yang dimiliki oleh DJP, maka Google melalui hasil pemeriksaan bukti permulaan ini bisa dikenakan pajak lebih dari Rp5 triliun, sudah termasuk bunga maupun denda.
"Untuk satu tahun pajak saja di 2015 dengan sanksi bunga bisa sampai Rp3 triliun. Ini berdasarkan buku yang diberikan dari bagian akuntansinya. Belum tahun pajak 2013 dan 2014," kata Haniv kepada Antara.
Menurut Haniv, jika hingga Januari 2017 Google belum juga menyerahkan laporan keuangannya, maka Direktorat Pajak berhak melakukan pemeriksaan pajak sepenuhnya (full investigation) dengan ancaman denda hingga 400 persen.

EkonomiPajakGoogle Internet

500

Baca Lainnya