news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Istana: Percepatan Penyelesaian Infrastruktur Tak Terkait Politik

10 Oktober 2017 21:19 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pramono Anung (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Pramono Anung (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
ADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo terus menggenjot pembangunan proyek infrastruktur agar bisa selesai pada tahun depan. Banyak pihak menilai jika target tersebut dilakukan untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2019.
ADVERTISEMENT
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui banyak yang menilai target Presiden Jokowi agar proyek infrastruktur bisa selesai pada tahun depan untuk kepentingan Pemilu. Menurut dia, Presiden hanya memastikan proyek yang sebelumnya ditargetkan bisa selesai tahun depan, terealisasi sesuai rencana.
"Mana bisa infrastruktur itu dipaksakan. Jadi semua hal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, kalau memang selesai, ya selesai. Kalau enggak selesai, ya enggak selesai," kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10).
Menurut Pramono, kepastian pembangunan proyek infrastruktur harus teralisasi sesuai rencana karena anggaran sudah dipersiapkan oleh pemerintah, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan.
Pramono mengatakan pemerintah memang sangat mengharapkan penyelesaian infrastruktur bisa rampung pada 2018. "Harapannya memang akan banyak yang selesai pada tahun 2018," katanya.
ADVERTISEMENT
Ia juga menuturkan bahwa penyelesaian proyek infrastruktur ini hanya sebagian kecil saja diselesaikan oleh BUMN. Sisanya, seperti Tol Jombang-Kertosono dikerjakan oleh swasta.
"Apa yang dikerjakan oleh BUMN kan bagian kecil dan sekarang ini kalau kita lihat 2-3 kali terakhir yang diresmikan oleh Presiden, misalnya di Tol Bawen, Tol Mojokerto, Jombang-Kertosono, itu kan oleh Astra," bebernya.
Untuk itu, Pramono berharap swasta tidak mengatakan mereka tidak diberikan jatah dalam proyek infrastruktur pemerintah. Karena yang terpenting bagi pemerintah adalah yang kuat dan bisa bekerja lebih baik.
"Siapa pun yang bisa bekerja lebih baik, lebih sehat, lebih kuat, ya monggo. Jadi tidak perlu ini harus BUMN, ini harus swasta. Siapa yang bisa bekerja lebih cepat, lebih baik, kualitas lebih ini, ya monggo saja," ujarnya.
ADVERTISEMENT