Jokowi Minta Rini Soemarno Jual Jalan Tol yang Sudah Beroperasi

Jokowi berkunjung ke proyek tol Batang-Semarang. (Foto: Dok. Biro Pers Istana Kepresidenan)

Pembangunan infrastruktur yang terus digenjot pemerintah Presiden Joko Widodo membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mencapai Rp 5.000 triliun. Padahal, anggaran yang dimiliki pemerintah saat ini hanya sekitar Rp 1.500 triliun, itu pun harus dibagi untuk berbagai sektor.

"Di bawah 30 persen. Sisanya dari mana? Dari investasi. Tidak ada jalan lain kecuali investasi. Mendapatkan investor, tidak ada jalan lain," kata Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 yang digelar di Ruang Birawa, Gedung Bidakara, Jakarta, Rabu (26/4).

Presiden Jokowi mendorong agar pembangunan infrastruktur tidak hanya mengandalkan APBN dan harus dibantu dengan investasi. Untuk menambah anggaran pembangunan infrastruktur, Jokowi pun memerintahkan agar BUMN segera menjual jalan tol yang sudah dibangun. Ia menyindir kebiasaan BUMN yang seolah ingin memiliki jalan tol yang sudah dibangun.

"Saya sudah perintahkan ke BUMN, kalau sudah bangun tol sudah jadi, segera itu dijual. Sekuritisasi untuk misalnya bangun habis Rp 10 triliun, dijual jadi Rp 30 triliun. Bisa bangun di tempat lain. Jual lagi jadi 10 kali lipat. Dulu BUMN kita senangnya memiliki, kalau sudah bangun terus dimiliki," ucap Jokowi.

Baca juga: Tiga Ruas Tol Trans Sumatera Bisa Dipakai Saat Lebaran Juni 2017

Menurut Jokowi, hal itu sudah kuno. Walau setiap bulan BUMN bisa mendapatkan income dari jalan tol tersebut. "Negara kita membutuhkakn jalan bukan hanya di Jawa saja. Kalau tidak ada sekuritisasi, tidak akan jalan infrastruktur itu. Pelabuhan juga sama," katanya.

Sementara itu, Jokowi juga menyinggung soal integrasi desa, provinsi, kabupaten, dan kota. Kepala Negara berharap agar integrasi tersebut harus terkonsolidasi jangan sampai seperti di Aceh.

"Yang saya jumpai, ada waduk tidak ada irigasinya sudash bertahun-tahun. Di Aceh, saya diberitahu Pak Gubernur, saya lihat benar. Ada pelabuhan tidak ada jalan. Tidak hanya satu, dua. Artinya tidak terkonsolidasikan dengan baik, tidak terintegarasi antara pusat, provinsi, kabupaten dan kota," jelas Jokowi.

Bila demikian, orientasi provinsi itu hanya proyek, tidak menghasilkan output. Untuk itu Jokowi minta pertajam prioritas. "Semakin sedikit akan semakin baik. Satu priorias, dua prioritas itu akan lebih tajam lebih baik," tuturnya.