Jokowi: Pemerintah Akan Kelola Utang untuk Sektor Produktif

Joko Widodo (Foto: REUTERS/Beawiharta)

Presiden Joko Widodo menegaskan utang yang dimiliki Indonesia saat ini digunakan untuk meningkatkan poduktivitas ekonomi nasional. Pemerintah pun mengarahkan pembiayaan utang ke sektor produktif, seperti peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta pembangunan daerah.

"Pemerintah akan terus menjaga pengelolaan utang secara hati-hati dan bijaksana untuk menghasilkan dampak positif pembangunan yang maksimal yang manfaatnya dapat dinikmati masyarakat luas," ujar Jokowi dalam Pidato Kepresidenan di Gedung DPR MPR RI, Jakarta, Rabu (16/8).

Menurut Jokowi, meskipun dalam beberapa tahun terakhir pemerintah gencar membangun infrastruktur, namun rasio utang dan defisit terhadap produk domestik bruto tetap berada di bawah 30 persen dan defisit Anggaran masih di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Pemerintah juga akan terus mengurangi defisit primer sehingga kesehatan dan keberlanjutan fiskal selalu dapat terjaga," katanya.

Jokowi mengatakan dengan defisit yang relatif kecil dibanding negara-negara anggota G-20 atau negara berkembang lainnya, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa tambahan utang Indonesia telah menghasilkan peningkatan skala dan produktivitas ekonomi nasional.

Untuk diketahui, total utang pemerintah pusat hingga akhir Juni 2017 mencapai Rp 3.706,52 triliun. Utang tersebut meningkat Rp 34,9 triliun dari bulan sebelumnya yang mencapai Rp 3.672,33 triliun.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, juga menyoroti masalah utang pemerintah. Menurut dia, meskipun secara rasio utang pemerintah masih di bawah koridor, namun harus tetap dijaga risiko pengelolaan.

"Pengelolaan utang harus menjadi perhatian. Menjaga surat utang agar tidak berisiko pada saat jatuh tempo," katanya.

Selain itu, dia juga menyinggung soal perlambatan ekonomi nasional papda semster pertama tahun ini karena disebabkan konsumsi rumah tangga yang melambat. Padahal, konsumsi rumah tangga selama ini menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Program yang bisa menstimulasi produksi dan konsumsi konsumsi rumah tangga bisa tetap terjaga. Selain pembiayaan infrastruktur, pemerintah juga harus bisa memprioritaskan infrastruktur mana yang bisa mendorong roda perekonomian, sehingga bisa dirasakan masyarakat," ujarnya.