Kementerian BUMN Akan Bahas Surat Sri Mulyani Jumat Besok

Gedung Kementerian BUMN (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menilai surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani soal kondisi keuangan PT PLN (Persero) adalah peringatan rutin yang disampaikan otoritas keuangan negara. Sebab, setiap tahun Menteri Keuangan selalu berkirim surat terkait kinerja keuangan perusahaan pelat merah.

"Iya itu perhatian setiap tahun, artinya ada tiap tahun sebenarnya ada," ujar Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Abdullah Hidayat, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (28/9).

Edwin mengatakan, pihaknya selalu membahas surat dari Menteri Keuangan rutin setiap tahun. Kementerian BUMN, kata dia, juga akan segera membahas surat yang disampaikan Sri Mulyani terkait PLN pada Jumat besok (28/9).

"Ya setiap tahun sebenarnya ada, mau bahas mengenak PLN bahas ini besok," tambahnya.

Edwin menuding ada seseorang yang sengaja membocorkan surat dari Sri Mulyani yang memperingatkan soal kinerja PLN karena berisiko gagal bayar utang akibat pendapatan yang terus berkurang tersebut .

"Saya dipanggil dikasih tahu surat, nah ini ada surat yang iseng nge-blast, padahal ini ada tiap tahun, warning ini ada tiap tahun," ujarnya.

Sebelumnya, dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-781/MK 08/2017 tertanggal 19 September 2017, Sri Mulyani mengatakan perlu ada penyesuaian target program 35 GW dengan mempertimbangkan ketidakmampuan PLN memenuhi pendanaan investasi dari cashflow operasi.

Keuangan perusahaan setrum negara itu terus turun, seiring kian besarnya kewajiban untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tak didukung pertumbuhan kas bersih operasi.

Selain itu, pendanaan internal PLN juga terbatas untuk melakukan investasi dalam rangka melaksanakan penugasan pemerintah. Mau tak mau, PLN harus menggantungkan harapan pada pinjaman pihak lain.

Sri Mulyani juga meminta Menteri ESDM dan Menteri BUMN mendorong PLN melakukan efisiensi biaya operasi, terutama energi primer. Ini demi mengantisipasi risiko gagal bayar di tahun-tahun mendatang.