Negosiasi Pemerintah dan Freeport Bisa Diperpanjang Sampai Akhir Tahun

Lokasi tambang Freeport di Papua (Foto: Reuters)

Perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia dijadwalkan selesai sebelum 10 Oktober 2017 ini. Ada 4 isu yang dibahas, yaitu perpanjangan izin operasi Freeport di Tambang Grasberg, stabilitas investasi jangka panjang, pembangunan smelter, dan divestasi saham.

Pada 29 Agustus 2017 lalu, pemerintah telah mengumumkan kesepakatannya terkait hasil negosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Ada 3 poin kesepakatan penting yang telah dicapai.

Pertama, Freeport sepakat divestasi 51% saham kepada pihak Indonesia. Kedua, Freeport berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun hingga Januari 2022, atau 5 tahun sejak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) keluar. Ketiga, Freeport sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibandingkan rezim Kontrak Karya (KK).

Namun, perundingan belum berakhir. Banyak hal-hal teknis yang masih harus dibicarakan dengan perusahaan tambang yang berbasis di Arizona, Amerika Serikat tersebut. Misalnya jaminan stabilitas investasi untuk Freeport dan pelaksanaan divestasi.

Meski demikian, Menteri ESDM Ignasius Jonan optimistis negosiasi dengan Freeport bisa rampung sesuai rencana. Jika tak selesai, dia memastikan perundingan bisa diperpanjang hingga akhir tahun.

"Ini selesai enggak akhir Oktober? Insyaallah selesai. Kalau tidak selesai, kita tinggal tunggu apakah Freeport minta extention perundingan, saya kira pasti. Tapi jangan sampai akhir tahun enggak selesai lah," ujar Jonan dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (28/9).

Tetapi, Kementerian ESDM tak akan banyak terlibat lagi dalam perundingan lanjutan. Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan kelanjutan diskusi antara pemerintah dan Freeport sudah diserahkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Soal Freeport tanya Menteri Keuangan dan Menteri BUMN karena Oktober (target perundingan), tanya dia dong," katanya.

Kementerian ESDM di bawah pimpinan Jonan akan berkonsentrasi di dua isu, yakni perpanjangan izin operasi dan pembangunan smelter. Sedangkan Sri Mulyani fokus di isu stabilitas investasi jangka panjang, dan Rini mengurus divestasi saham.