Program Perhutanan Sosial Akan Diluncurkan Akhir Bulan Ini

Lahan tanaman cabai (Foto: Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian)

Presiden Joko Widodo rencananya akan meluncurkan program perhutanan sosial pada akhir bulan ini. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan pemerintah, tercatat sudah ada 51 lokasi lahan yang sudah dipastikan siap digarap menjadi hutan sosial masyarakat dan akan bertambah pada tahun depan.

Berdasarkan skema yang sudah dirancang pemerintah, program ini akan menggunakan sistem klaster dengan pengelolaan dilakukan oleh setiap kelompok masyarakat. Nantinya akan ditentukan lahan digunakan untuk tanaman apa dan dipastikan siapa pembelinya.

"Perhutanan sosial ini bukan pemberiaan lahan, tapi pemberian akses untuk diusahakan per klaster secara kelompok dan kemudian nanti ada pembeli dari produksinya segala macam. Itu kami lakukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri BUMN, dan Menteri Pertanian," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10).

Darmin memberi contoh terkait sistem klaster, yakni untuk di wilayah Jawa nantinya setiap keluarga akan diberikan pinjaman lahan seluas 2 hektare. Misalnya dalam satu klaster ada 100 hektare, maka satu kelompok pengelola jumlahnya 50 keluarga.

"Kalo nanamnya cabai, ya cabai, bisa beberapa kali, bisa melon dan lain-lainnya yang harganya bagus. Itu dikelola secara klaster nanti akan ada pembeli, ada perjanjian yang jelas dengan harga yang menguntungkan," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan akses kredit usaha rakyat kepada pengelola lahan perhutanan sosial tersebut. Darmin menargetkan bunga kredit tersebut pada tahun depan bisa diturunkan dari 9% menjadi 7%

"Nanti pasca panennya jangan gudang ga ada. Sudah payah saja semua. Jadi pembeli ini ada beberapa kewajiban yang kita minta sehingga KUR juga bisa dengan senang hati diberikan karena pasti kembali," katanya.