• 2

Sri Mulyani Ingin Indonesia Jadi Anggota Lembaga Anti Pencucian Uang

Sri Mulyani Ingin Indonesia Jadi Anggota Lembaga Anti Pencucian Uang



Rapat Terbatas

Sri Mulyani berbincang dengan Hanif Dhakiri. (Foto: Yudhistira Amran/kumparan)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan G20 yang digelar di Baden-Baden, Jerman, 17-18 Maret 2017. Dalam pertemuan yang dihadiri seluruh menteri keungan dan gubernur bank sentral negara G20 tersebut, Sri Mulyani menyatakan keinginan Indonesia masuk menjadi anggota Lembaga anti pencucian uang internasional atau Financial Action Task Force (FATF).
Menurut Sri Mulyani, Indonesia akan memberikan kontribusi besar kepada dunia dalam mengatasi masalah pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT).
“Mengingat posisi Indonesia yang termasuk dalam negara yang strategis di dunia dan mempunyai sistem keuangan yang terbuka." kata Sri Mulyani dikutip dari laman facebooknya, Minggu (19/3).
FATF didirikan pada 1989. Tujuan pendirian lembaga tersebut adalah untuk menetapkan standar dan mempromosikan langkah-langkah hukum, peraturan, dan operasional untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris, dan ancaman lainnya untuk integritas sistem keuangan internasional.
Saat ini, ada 35 negara anggota FATF dan 2 organisasi regional yang mewakili sebagian besar pusat-pusat keuangan utama di semua bagian dunia. Negara-negara anggota FATF antara lain Argentina, Australia, China, Prancis, Jerman, India, Singapura, Amerika Serikat, Malaysia, Jepang, dan Turki.
Selain keinginan menjadi anggota FATF, Sri Mulyani mengatakan dalam pertemuan G20 juga menyepakati pelaksanaan kerja sama di bidang perpajakan internasional untuk mengatasi penghindaran pajak.
“Indonesia sebagai negara anggota G20 siap berpartisipasi dalam implementasi kerjasama pertukaran informasi perpajakan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) dan pelaksanaan prinsip penghindaran Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) secara menyeluruh dan efektif,” kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 secara bulat menyepakati agar program AEoI dan BEPS sepenuhnya diimplementasi mulai September 2017 dan paling lambat pada September 2018.

EkonomiSri MulyaniPencucian UangKemenkeuTerorisme

500

Baca Lainnya