Sri Mulyani: Pengelolaan Keuangan RI Lebih Maju Dibanding Negara G20

Sri Mulyani Indrawati (Foto: Reuters/Beawiharta)

Presiden Joko Widodo membuka rapat kerja nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9). Acara ini dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kementeriannya telah menggelar kegiatan tersebut selama satu dasawarsa dan terus berupaya untuk meningkatkan budaya akuntabilitas.

"Sejak lebih 1 dasawarsa untuk menyusun laporan pemerintah pusat, pada tahun 2016 untuk pertama kalinya memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Terlaksana sistem pengendalian internal yang efektif, laporan keuangan juga disusun berstandar internasional," kata Sri Mulyani dalam sambutannya.

Menurut Sri Mulyani, pengelolaan keuangan Indonesia telah sejajar, bahkan lebih maju dibandingkan negara G20. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pengelolaan keuangan Indonesia telah sejajar atau bahkan lebih maju dibandingkan negara G20," katanya.

Meskipun beberapa institusi belum bisa memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan, namun jumlah yang mendapat opini WTP terus meningkat menjadi 84 persen dari 88 laporan.

"91% pemprov WTP, 66% Pemkab WTP , 77% Pemkot WTP," katanya.

Namun, Sri Mulyani mengatakan opini WTP yang menggambarkan terkait laporan keuangan yang memuaskan, ternyata belum tentu memberikan garansi bebas dari korupsi.

"Opini WTP tidak selalu memiliki makna bebas korupsi. Ancaman terjadinya korupsi masih tetap ada. Ada ott sangat mencederai kepercayaan masyarakat," katanya.

Perbaikan kualitas dan status ini, kata dia, secara umum menunjukkan telah sesuai dengan tata kelola yang baik. Dia berharap hal itu bisa berdampak langsung pada masyarakat.

Dalam lima tahun terakhir, realisasi penyerapan annggaran pemerintah selalu mencapai 90,3 persen, transfer ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) mencapai 100%. Sementara Dana Alokasi Khusu 92,7%.

"Perbaikan proses perencanaan anggaran akan sangat memperbaiki efisiensi penggunaan anggaran yang dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat," katanya.