Ternyata 62% Utang Pemerintah Berasal dari Masyarakat

Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)

Masalah utang pemerintah Indonesia dibahas Komisi XI DPR. Hari ini, parlemen meminta penjelasan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai pengelolaan utang pemerintah yang tercatat mencapai Rp 3.779,98 triliun pada Juli 2017.

Dalam pemaparannya, Sri Mulyani mengklaim pengelolaan utang pemerintah saat ini sangat baik dan tidak berisiko karena digunakan untuk kegiatan produktif. Menurut dia, dari total beban utang pada tersebut, 62 persennya bersumber dari masyarakat Indonesia.

"62 persen kita berutang ke masyarakat Indonesia yang dikelola bank, reksa dana, asuransi, dana pensiun, bahkan individu," kata Sri Mulyani kepada Komisi XI DPR di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/9).

Menurut Sri Mulyani, strategi pengelolaan utang tersebut menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat. Lantaran, utang pemerintah tersebut berasal dari berbagai instrumen seperti Surat Utang Negara (SUN), Obligasi Ritel Indonesia (ORI), sukuk, maupun produk lainnya yang menguntungkan masyarakat.

"Mereka punya tabungan dan ingin investasi dalam surat utang negara, jadi ini bukan transaksi merugikan, sama-sama menguntungkan," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi pinjaman pemerintah per instrumen pada Juli 2017 berasal dari pinjaman luar negeri sebesar 19,3 persen, dan pinjaman dalam negeri 0,1 persen, SBN Valas 22,2 persen dan SBN Rupiah sebesar 58,4 persen.

Sri Mulyani menilai, indikator masih amannya utang pemerintah tercermin dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan menggunakan asumsi PDB dalam APBN-P 2017 sebesar Rp 13.613 triliun, maka rasio total outstanding utang pemerintah mencapai 27,77% terhadap PDB.