APBN Sebagai Stabilisator Perekonomian Indonesia

Negara (APBN) merupakan salah satu bidang yang menjadi fokus pekerjaan dari pemerintah. APBN berisi rincian anggaran belanja negara ini disusun dalam periode satu tahun. Sebelum penyusunan APBN, biasanya pemerintah akan melakukan perincian pemasukan uang negara dan biaya pengeluaran yang harus dibayar. Rincian ini sering disebut juga dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Setelah disusun, RAPBN akan diajukan pada lembaga legislatif yaitu DPR untuk ditinjau guna mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, maka RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan bisa diterapkan dan dikerjakan oleh pemerintah. Selain untuk mendukung pembangunan negara.

APBN memiliki beberapa fungsi tertentu. Salah satunya adalah fungsi stabilisasi artinya APBN berfungsi sebagai alat untuk melakukan pemeliharaan dan juga pengupayaan dari adanya sebuah keseimbangan fundamental perekomian yang ada. Selain itu, APBN juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi atau keterlibatan pemerintah guna mencegah inflasi dan deflasi yang tinggi

Dalam sambutannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, Presiden Joko Widodo menuturkan bahwa APBN merupakan instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah telah merancang APBN 2023 untuk merespons berbagai tantangan ekonomi yang akan terjadi pada 2023 mendatang sekaligus menjaga pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat rentan, serta mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional.

Ilustrasi Perbaikan Ekonomi (Sumber: https://istockphoto.com/)

APBN 2023 akan difokuskan pada enam kebijakan. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ketiga, keberlanjutan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN). Kelima, revitalisasi industri, dan terakhir adalah pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Tentunya menurut Kepala Negara, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Jokowi meminta kepada seluruh kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah agar mengendalikan secara detail belanja-belanja yang akan dilakukan.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pada 2023, pemerintah mematok pendapatan negara mencapai Rp 2.463 triliun dan belanja negara sebesar Rp 3.061,2 triliun. APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung. Target Pendapatan Negara adalah sebesar Rp 2.463 triliun mencerminkan kehati-hatian dalam mengantisipasi ketidakpastian harga-harga komoditas, kecenderungan perlemahan ekonomi global dan dampaknya ke perekonomian Indonesia.

Belanja negara tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 814,7 triliun. Belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui beberapa cara.

Pertama, melalui belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif. Kedua, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara baru Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Ketiga, menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan. Keempat, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah. Terakhir, untuk mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024.

Belanja yang baik memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan. Pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna harus berbasis manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi serta menghindarkan sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi. Belanja negara yang baik sangat penting bagi tercapainya target pembangunan yaitu perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Sinergi belanja dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah terus diperbaiki dengan dibangunnya sistem penganggaran yang terintegrasi, untuk mempercepat dan menyamakan langkah-langkah seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional, serta menghindari terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjalankan fungsinya sebagai stabilisator perekonomian. Hal tersebut harus didukung dengan sumber daya yang tepat agar kestabilan dan pemulihan ekonomi dapat tercapai dengan baik. Apabila hanya pemerintah hanya menggelontorkan dana namun tidak mempertimbangkan keadaan rakyatnya, maka stabilitas dan pemulihan ekonomi sulit untuk dicapai dalam waktu yang telah diprediksikan.