Hasanah Sosok yang Tepat Memimpin Jabar, Kaya Pengalaman dan Memiliki Visi Kebangsaan

Dukungan terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat TB Hasanuddin dan Anton Charliyan, terus berdatangan. Kali ini datang dari ratusan anak muda, aktivis dan alim ulama yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mandiri Kabupaten Bandung Barat (GPM KBB).

Deklarasi itu bersamaan dengan diadakannya dialog kebangsaan yang mengangkat tema "Kita Ciptakan Keamanan dan Kedamaian Dalam mewujudkan pemimpin Jabar yang Hasanah, Komitmen dalam Mempertahankan NKRI" di Bandung Barat pada Kamis (15/3).

Deklarasi dukungan itu dilatarbelakangi oleh adanya kesamaan visi kebangsaan antara GPM KBB dengan pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur, Hasanah itu.

Menurut inisiator deklarasi, Muhamad Didin Dimyati Aminda, pasangan Hasanah yang diusung oleh PDIP itu merupakan pasangan yang sangat tepat untuk memimpin Jabar.

Sosok TB Hasanuddin-Anton Charliyan diyakini dapat membawa perubahan signifikan bagi pembangunan di Jabar. Keduanya sejauh ini terbukti memiliki track record yang sangat baik.

Keduanya dinilai juga memiliki pengalaman yang mumpuni di kehidupan sosial masyarakat sipil. TB Hasanuddin merupakan purnawirawan Jenderal, sekaligus mantan Sekretaris Militer Presiden. Pasca purnawirawan, kemudian mengabdi sebagai pimpinan di Komisi 1 DPR RI.

Kemudian, Anton Charliyan merupakan mantan perwira tinggi polisi yang sudah malang melintang dalam berbagai penugasan di beberapa daerah. Anton pernah menjadi Kapolda Jawa Barat yang berhasil mengkoordinir ormas, LSM maupun para santri.

Untuk Provinsi Jabar yang secara demografis memiliki jumlah penduduk terbesar se-Nusantara dan secara sosiologis masyarakatnya pluralis, kepemimpinan Hasanah sangatlah tepat. Dimyati sebagai penggagas acara itu pun menilai pasangan Hasanah akan bisa membawa masyarakat Jabar menuju era yang lebih maju.

Semoga ke depan, harapan warga Jabar untuk mendapatkan kepemimpinan yang baik (hasanah, dalam bahasa Arab) bisa terwujud. Mereka yang berjuang untuk kemandirian daerah dan kesejahteraan rakyat, tanpa membeda-bedakan identitas warganya.