Belajar dari kasus Tsamara/PSI

Ariel Heryanto

Sebagai orang yang bertumbuh dewasa di masa Orde Baru, sulit bagi saya menghormati partai politik. Pandangan ini sempat berubah ketika ketika politik Indonesia diguncang perubahan. Pernah bertumbuh partai-partai baru yang menjanjikan: PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang berkiblat Islami atau PRD (Partai Rakyat Demokratik) yang berkiblat Sosialis.

Sayang, harapan itu tidak berusia panjang. Satu per satu usaha pembaharuan politik berguguran, karena berbagai alasan yang tidak seragam. Masa kemarau panjang dalam politik Indonesia berlanjut kembali.

Kemudian tampil tokoh-tokoh baru. Yang paling menonjol Jokowi (Jokowi Widodo). Tetapi harapan ini pun terbatas usianya, juga tingkat perubahan yang bisa dijanjikan.

Kesuksesan Jokowi dimungkinkan oleh dua kondisi. Pertama, peluang bagi calon independen (di luar partai), walau dukungan partai politik dipersyaratkan. Kedua, lahirnya generasi pertama digital Indonesia. Mereka menjadi massa pendukung Jokowi yang tidak bisa dibendung, juga tidak mau diatur, partai politik yang kuat.

Tapi kedua kondisi itu pun menjelaskan terbatasnya ruang perubahan. Segera sesudah Jokowi masuk istana, massa pendukungnya pulang kembali ke rutinitas hidup sehari-hari, di luar istana dan di luar partai.

Sebaliknya, di istana, Jokowi menghadapi berbagai binatang buas dalam rimba perpolitikan lama. Jokowi harus berkompromi dengan berbagai kekuatan lama jika ingin bertahan di istana. Berbagai janji kampanye pemilu menjadi kisah pilu bagi yang masih berharap.

Kalau masih ada harapan yang tersisa untuk masa depan Indonesia, harapan itu saya tumpukan pada kaum muda Indonesia. Sejarah mengajarkan, semua perubahan sosial berujung tombak kaum muda.

Tampilnya PSI (Partai Solidaritas Indonesia) layak dihargai. Dan penghargaan itu saya nyatakan lebih dari sekali secara publik. Simpati dan dukungan bagi PSI di kalangan kaum muda lebih luas daripada yang semula saya duga. Setahun sebelum PSI didirikan, saya sempat terkesan oleh penampilan Tsamara Amany dalam debat publik.

Namun sejak awal, sulit bagi saya untuk berharap banyak dari PSI. Bukan karena saya meragukan kemampuan atau niat orang-orangnya. Karena tidak mengenal mereka secara dekat, saya tidak mampu menilai. Yang membatasi harapan saya adalah kesadaran akan tantangan makro perpolitikan yang harus dihadapi PSI. Moga-moga saya keliru.

Saya merindukan perubahan oleh kaum muda, dan sangat berterima kasih pada mereka yang mau memulainya. Terlepas apa hasilnya kemudian. Di pihak lain, tidak ingin mengulang kekecewaan yang sama akibat berharap berlebihan.

Karena tidak ada lagi partai politik yang menumbuhkan selera untuk dibahas, PSI menjadi menarik perhatian saya dan banyak pihak. Di antara para tokoh PSI, selama ini Tsamara Amany (ketua DPP-PSI) mendapat sorotan paling banyak dari publik.

Bulan lalu artikel “Anak Muda Mental Penjilat?”memicu debat. Tulisan itu menampik tuduhan pihak lain bahwa PSI menjadi penjilat penguasa, karena mendukung pemerintahan Jokowi. Pesan utama dalam artikel Tsamara sendiri tidak bermasalah. Tapi alasan dan contoh yang diajukan untuk mendukung pesan utama itu bermasalah. Tulisan Tsamara memberikan kesan seakan-akan di masa lampau kaum muda tidak diberi tempat berpolitik sehingga harus berjuang dari luar pemerintahan. Seakan-akan situasi sekarang sangat berbeda dari masa-masa yang lampau.

Beberapa hari yang lalu pernyataan Tsamara kembali menyulut kontroversi. Kali ini ia menampik celoteh Fadli Zon bahwa Indonesia butuh presiden seperti Putin yang tidak plonga plongo. Reaksi Tsamara menuai kontroversi, bukan karena Fadli Zon sudah benar, tetapi karena tanggapan dari Russia Beyond The Headlines (RBTH) untuk Indonesia. Sejak itu Tsamara dibanjiri kritik dan cemooh dari berbagai pihak di media sosial.

Demi adilnya, perlu disebutkan tiga fakta berikut ini. Pertama, kritik Tsamara terhadap Putin terbilang sangat lunak dibandingkan berbagai kecaman arus utama dunia terhadap Putin. Kedua, Tsamara bukan satu-satunya orang Indonesia (mungkin juga bukan yang pertama atau terakhir) yang menolak pernyataan Fadli Zon. Tapi tampaknya hanya kritik Tsamara yang menuai kontroversi.

Ketiga, seperti yang diprihatinkan Hikmat Darmawan di akun Facebooknya, sebagian kritik terhadap Tsamara tidak lagi memperdulikan etika atau pun pokok bahasan. Yakni kritik sebagian pria yang mempersoalkan penampilan fisiknya atau usianya. Dalam hal ini saya sepakat dengan Hikmat. Tapi saya kurang sepakat dengan Hikmat ketika ia menganggap ucapan Tsamara tentang Rusia di bawah Putin salah.

Kalau benar ada yang salah dari Tsamara, di mana salahnya? Menurut hemat saya, Tsamara secara individu dan PSI secara lembaga, telah menyia-nyiakan peluang, kepercayaan dan harapan berbagai pihak yang haus perubahan.

Seandainya benar ada fakta yang salah disebut Tsamara tentang Putin, Rusia atau politik Indonesia masa lampau, bukan semua itu yang paling layak disayangkan. Yang paling saya sayangkan adalah perhatiannya yang terlalu besar pada hal-hal yang terlalu sepele.

Tuduhan bahwa mendukung petahana sama dengan penjilat layak diabaikan seperti suara orang batuk atau bersin di tempat umum. Tuduhan bahwa Jokowi adalah presiden yang lemah atau plonga plongo ibarat bunyi knalpot dari truk yang lewat di jalan raya. Bising dan mengganggu mungkin. Tetapi bukan sesuatu yang layak diperdebatkan.

Pernyataan seperti itu boleh saja jadi lelucon di media massa dan kita baca ketika antre toilet umum. Tetapi bukan bahan debat untuk politikus yang berharap dihormati publik.

Jika seorang Tsamara berkali-kali melayani pernyataan sampah sejenis itu, ia merendahkan dirinya sendiri setingkat dengan orang yang didebatnya. Sesudah turun serendah orang yang dikritiknya, sebagian warga netizen tidak lagi merasa risih melecehkannya dengan ujaran-ujaran jorok di tingkat itu.

Mudah-mudahan belum terlambat bagi Tsamara dan rekan-rekannya di PSI untuk memulihkan kepercayaan publik yang sempat terganggu. Terlalu banyak masalah lain dalam kehidupan publik yang layak diperdebatkan. Untuk sekedar menyebut satu contoh yang paling mutakhir menjadi kontroversi: Undang-Undang Penodaan Agama.

Ketika berkuasa, Orde Baru menggunakan UU Anti-subversi untuk menindas dan melumpuhkan masyarakat. Penindasan elit politik terhadap lawan politiknya dan warga bangsa dilakukan dengan tangan sendiri.

Kini elite politik pasca-Orde Baru menembaki lawan politiknya tidak secara langsung.Tetapi dengan mengadu-domba masyarakat dengan latar belakang identitas berbeda, termasuk perbedaan agama. Beayanya lebih murah, dan elite yang berkepentingan tangannya bersih, karena yang berkorban di jalanan adalah warga masyarakat kecil.

Publik Indonesia berhak mendengar, terlibat dan belajar dari perdebatan politik yang mencerdaskan kehidupan berbangsa. Bukan adu caci-maki antar elite politik seperti yang selama ini terjadi dan menjadi sampah beracun dalam kehidupan publik. Dibutuhkan banyak partai politik, dan lebih banyak kaum muda untuk meningkatkan mutu perdebatan publik.