Pandemi: Utamakan Kesehatan dan Keselamatan

Sejumlah siswi baru mengikuti upacara di SMAN 2 Bekasi di Jawa Barat. Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO

Pandemi COVID-19 memaksa Indonesia harus menghadapi, mencegah, dan melawan penyebaran COVID-19 tersebut, untuk itu Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan. Pilihan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau beberapa instansi swasta yang bisa melaksanakan tugas kedinasan atau pekerjaannya di rumah/tempat tinggalnya masing-masing untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran virus corona di masyarakat.

Keniscayaan lainnya untuk pendidikan, bagaimana anak-anak kita terpaksa belajar dari rumah semata-mata demi keselamatan mereka, keluarga, warga sekolah juga masyarakat. Ideal? Tentu saja tidak, tapi merupakan pilihan terbaik yang dimiliki saat ini. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menjadi keterpaksaan dan saat ini bisa menjadi terbiasa.

Banyak alasan mengapa sekolah ditunda di masa pandemi ini, jika siswa yang berkumpul di satu kelas dari berbagai tempat tinggal maka berisiko membuat sekolah menjadi klaster penularan. Hal lainnya, perjalanan para murid dari rumah ke sekolah mereka pun berpotensi menyebabkan terpapar virus. Sebenarnya, terdapat banyak alasan dan berbagai penjelasan masuk akal lainnya yang bisa menjadi alasan mengapa sekolah terpaksa diliburkan. Artinya begitu banyak risiko, tentunya tidak harus dijabarkan satu per satu.

Melihat data, sudah lebih dari 10 ribu nyawa rakyat hilang akibat COVID-19. Artinya

Namun berbeda dengan PILKADA, di tengah pandemi COVID-19 belum terkendali dan jumlah yang terpapar makin meningkat sehingga berpotensi memperluas penyebaran COVID-19 dan menambah jumlah korban jiwa. Walaupun banyak usulan atau protes dari berbagai kalangan/tokoh dan ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah, hal tersebut tidak dengan serta-merta mengubah pemikiran/kebijakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menunda pilkada di tengah merebaknya jumlah korban infeksi COVID-19, dengan alasan bahwa hal tersebut sebagai pemenuhan hak konstitusional dan kelangsungan pemerintahan daerah yang tidak legitimate kalau diteruskan oleh pelaksana tugas.

Kita sangat mengapresiasi bahwa pemerintah dan DPR sudah bekerja keras, kita pun bisa sangat mengapresiasi dan memahami kerja berat para penyelenggara, juga partai politik dan terutama para calon sudah banyak mengeluarkan biaya.

Ada sesuatu yang lucu juga mengkhawatirkan, belakangan muncul sejumlah meme/broadcast yang mempertanyakan corona seperti kalimat, “Corona bisa hentikan ibadah, sekolah, reuni, pernikahan. Tapi, corona tidak bisa hentikan pilkada. Lalu, siapa itu corona”?

Terlepas dari kondisi kebijakan yang sudah diterapkan saat ini, kunci utama kita saat ini adalah bagaimana kita untuk selalu menjaga disiplin dan istiqomah untuk Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pola hidup bersih dan sehat sebenarnya sudah diimbau sejak lama, namun kebiasaan ini baru benar-benar diterapkan sejak pandemi COVID-19 terjadi.

Pola Hidup Sehat dan Besih (PHSB) Foto: SBNP.Seameo

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang. Kondisi sehat tidak serta merta terjadi, tetapi harus senantiasa diupayakan dari yang tidak sehat menjadi hidup yang sehat serta menciptakan lingkungan yang sehat. Upaya ini harus dimulai dari menanamkan pola pikir sehat kepada masyarakat yang pertama kali ditanamkan oleh diri sendiri.

Dilansir enervon.co.id, berikut ini pola hidup bersih dan sehat yang sebaiknya tetap dilakukan lakukan:

Asep Totoh – Dosen Ma’soem University, Kepala HRD Yayasan Bakti Nusantara 666