kumparan
search-gray
Opini & Cerita1 Agustus 2020 4:12

Tsunami PHK?

Konten kiriman user
Tsunami PHK? (156964)
Ilustrasi pemutusan hubungan kerja (PHK). Foto: shutterstock
Di tengah upaya Pemerintah untuk melakukan percepatan terhadap pemberantasan Pandemi Covid-19, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak pandemi Covid-19 terus meningkat. Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan merumahkan karyawan akibat pandemi virus corona atau Covid-19 menurut data pengusaha diperkirakan sudah ada 6,4 juta karyawan yang di PHK dan 2,9 juta orang yang dirumahkan.
ADVERTISEMENT
PHK yang tengah marak akhir-akhir ini, sebagai dampak berlanjutnya wabah corona telah memukul sektor ekonomi baik perusahaan besar hingga kecil, swasta maupun perusahaan plat merah. Gelombang PHK tak hanya dialami pekerja Indonesia. Namun, hal ini juga menimpa negara-negara di dunia. Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan, 81 persen dari tenaga kerja global yang berjumlah 3,3 miliar, atau 2,67 miliar saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja. ILO memperkirakan, krisis virus corona pada kuartal II 2020 dapat mengurangi 6,7 persen jam kerja di tingkat global, atau setara dengan 195 juta pekerja penuh waktu. Bahkan menurut ILO, wabah virus corona merupakan krisis global terburuk sejak Perang Dunia II.
Jika memang perusahaan harus tutup untuk sementara setelah kebijakan Work from home atau selama menjalankan program nasional melawan Covid 19, harapannya perusahaan tidak melakukan PHK terhadap pekerja. Namun seberapa lama keadaan itu bisa bertahan ketika harus menunda pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak selama keadaan memaksa (Force Majeur) berlangsung, hal tersebut sejalan instruksi Menteri Tenaga Kerja yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor: M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19.
ADVERTISEMENT
Dalam Surat Edaran ini diatur apabila perusahaan melakukan pembatasan kegiatan usaha sebagai dampak dari kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid 19 yang mengakibatkan pekerja/buruh tidak masuk bekerja, maka dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, perubahan besaran dan cara pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan pengusaha dan buruh/pekerja.
Solusi PHK
Mekanisme PHK merupakan upaya terakhir (ultimum remedium), harus diakui dan dipahami bersama jika situasi saat ini memang benar-benar sulit bahkan bisa dikatakan lebih sulit dari krisis ekonomi pada tahun 1998. Oleh karena itu diperlukan kebersamaan dan saling pengertian hubungan tripartit antara Pengusaha/Apindo, Pekerja/Serikat pekerja dan pemerintah dalam menghadapi persoalan ini. Senyatanya dibutuhkan solusi cepat dan tepat yang sifatnya jangka pendek dan jangka panjang.
ADVERTISEMENT
Tak dinampikkan jika dukungan pemerintah tentunya sangat penting sekali, baik dalam rangka memberikan jaring pengaman bagi kelangsungan hidup pekerja maupun masa depan kelangsungan usaha perusahaan. Prioritas utama adalah kemitraan antara pemerintah, pengusaha dengan pekerja guna meningkatkan daya saing melalui inovasi, otomatisasi, dan berbagai langkah terobosan. Niscaya melalui ketiga elemen tersebut, maka pengusaha dan pekerja dapat mengeliminasi ancaman kebangkrutan total.
Bisa dikatakan sebagai sebuah solusi jangka pendek, apresiasi atas program yang sudah dijalankan pemerintah untuk memberi bantuan kepada rakyat (termasuk pekerja yang terdampak), seperti pemberian Kartu Pra Kerja, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai Langsung dan Kartu Sembako, dengan total anggaran sebesar Rp.482,5 triliun. Sejumlah kebijakan telah diambil pemerintah untuk menangkal dan mengatasi fenomena PHK massal. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, beberapa langkah yang diterapkan adalah mendata pekerja yang di-PHK atau dirumahkan sebagai imbas Covid-19; menggelar dialog dengan kalangan pengusaha; program padat karya dan program tenaga kerja mandiri.
ADVERTISEMENT
Melalui Kementerian Sosial, beberapa langkah yang dilakukan adalah bantuan khusus warga miskin terdampak Corona dari April hingga Juni 2020; Bantuan Langsung Tunai Rp600 ribu per KK/bulan; Bantuan Sembako Rp600 ribu per KK/bulan; bantuan reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Untuk Program PKH, pemerintah menambah jumlah penerima PKH dari sebelumnya 9,2 juta penerima, menjadi 10 juta.
Solusi jangka panjang yang harus dipersiapkan semua pihak adalah paling utama peningkatan kualitas SDM dan kemandirian kewirausahaan, dengan meningkatkan kompetensi intinya sebagai SDM berdaya saing. Kompetensi tersebut harus dibangun dari berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan berkesinambungan, tentunya ada banyak diklat keterampilan (life skill) yang bisa diikuti oleh para pekerja yang telah ter-PHK seperti; programmer, videografer, digital marketing, desain grafis, kuliner, bengkel otomotif, menjadi influencer media sosial hingga berbagai pelatihan yang bisa mendatangkan pendapatan bagi para pekerja.
ADVERTISEMENT
Paling utama, bahwa pendidikan dan pelatihan tersebut jangan hanya sebatas pelatihan seperti menggugurkan kewajiban saja. Artinya pendidikan dan pelatihan yang memiliki sertifikasi tersendiri, tujuannya jelas jika atau agar para pekerja yang ter-PHK bisa membuka peluang berwirausaha secara mandiri sebab dengan berwirausaha akan membuka peluang kerja dan semakin mengubur apa yang dinamakan pengangguran.
Mari kita dukung pemerintah untuk bisa tetap menciptakan dan menjaga iklim usaha yang kondusif. Sehingga, baik persoalan internal maupun tekanan global tak semakin membuka gelombang PHK besar. Paling utama tentunya semua juga berharap, wabah Covid-19 sesegera mungkin menghilang dari tanah air agar roda perekonomian bisa berputar kembali secara normal.
Oleh :
Asep Totoh - Dosen Ma'soem University, Kepala HRD Yayasan Pendidikan Bakti Nusantara 666
ADVERTISEMENT
Tulisan ini adalah kiriman dari user, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
sosmed-whatsapp-white
sosmed-facebook-white
sosmed-twitter-white
sosmed-line-white