Presidential Threshold dalam Arus Hegemoni Partai Politik

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia
Konten dari Pengguna
15 Januari 2022 21:52
·
waktu baca 6 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Tulisan dari Asrizal Nilardin tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Presidential Threshold dalam Arus Hegemoni Partai Politik (152258)
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah poster partai politik dicoret warnai aksi Indonesia Memanggil, Senin (28/10/2019). Foto: Muhammad Darisman/kumparan
Diskursus ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) belakangan mengemuka di tengah riuh-rendah laporan hasil survei elektabilitas semua nama yang dijagokan adalah mereka yang telah malang melintang dalam gelanggang politik, dari Menteri hingga Gubernur. Tidak ada peluang bagi munculnya figur alternatif yang jauh dari status quo.
ADVERTISEMENT
Selain absennya figur alternatif, beberapa elite mapan yang menempati deretan hasil survei tertinggi harus tersandera oleh hegemoni partai politik. Sebut saja nama Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Ganjar Pranowo (kader PDIP yang disinyalir ditinggal dokar Banteng).
Nama-nama itu dianggap potensial menurut respons publik dalam laporan beberapa lembaga survei kredibel. Bahkan ada yang berspekulasi, jika pilpres diselenggarakan bulan ini, maka salah satu dari nama itu sangat berpeluang besar untuk menang.
Kendati pun hasil survei akurat 100 persen, namun hal itu bukan indikator yang dapat menjamin kehadiran mereka-setidaknya maju sebagai calon-pada kompetisi pilpres 2024. Karena dalam arus hegemoni partai politik dekade ini, harapan publik untuk mengusung calon presiden di luar kehendak parpol sebagai episentrum yang akan mengalami kontradiksi.
ADVERTISEMENT
Kehadiran syarat Presidential Threshold (PT) 20 persen perolehan suara di DPR, atau 25 persen perolehan suara sah nasional pada pemilu sebelumnya memberikan privilege kepada parpol-parpol peraih suara terbanyak pada pemilu 2019.
Kompetisi pilpres yang fair telah jauh dari praktiknya. Transaksi politik pragmatisme kian menemukan tempat yang bebas dan leluasa. Kekuatan parpol yang diidealkan sebagai pilar demokrasi, menjelma sebagai wadah penampungan kepentingan kelompok tertentu. Parpol-parpol besar sebagai pengendali dalam orkestra pencalonan presiden dapat secara sepihak mengusung calon tanpa mempertimbangkan pilihan publik.
Fenomena pilpres 2014 dan 2019 telah menggambarkan bagaimana menguatnya peran elite parpol menentukan pasangan calon presiden. Kekuatan hegemoni parpol kala itu telah sukses menyuguhkan dua pasangan calon yang berujung bipolarisasi politik yang menajam. Keterbatasan pilihan telah menyandera pilihan rakyat.
ADVERTISEMENT
Resistensi akibat perbedaan pilihan tak terelakkan yang berimbas menjadi perusuh keharmonisan dalam masyarakat. Tidak ada figur alternatif yang sekiranya meredamkan kekuatan hegemoni parpol. Karena itu, kehadiran Presidential threshold merupakan sumber masalah atas kekacauan politik kita dewasa ini.
Ironi Sistem PT
Pengaturan Presidential Threshold system dalam pencalonan presiden di Indonesia memang bukan hal baru. Pada pilpres 2004, 2009, dan 2014 juga telah menggunakan aturan itu (kendati tidak sebesar ambang batas pada pemilu 2014 dan 2019).
Namun, sebelum keserentakan pemilu, aturan itu masih sedikit diperkuat dengan pemisahan waktu pilpres dan pileg. Pilpres dan pileg tidak dilaksanakan secara serentak seperti 2019. Sehingga Presidential Threshold yang dipakai ialah hasil dari pemilihan legislatif pada pemilu 3 bulan sebelumnya.
ADVERTISEMENT
Setelah aturan keserentakan pemilu dikabulkan Mahkamah Konstitusi (putusan Nomor 14/PUU-XI/2013), serta ditindaklanjuti dalam UU 7/2017, dimulai pada pelaksanaan pemilu 2019 dilakukan secara serentak. Pemilu 2019 dilaksanakan untuk pilpres dan pileg dalam kurun waktu yang bersamaan. Di lain sisi, sistem PT masih dipertahankan dengan bersandarkan pada hasil pemilu periode sebelumnya (hasil pemilu 2014).
Akibat sistem PT 20 persen atau 25 persen, pemilu 2014 dan 2019 hanya diikuti dua pasangan calon presiden. Selain itu, konstelasi dan intrik politik tidak mengalami pembaharuan secara signifikan. Polarisasi dalam masyarakat terbagi antara kubu cebong dan kampret. Ketegangan hubungan sosial merambat hingga perang sentimen di media sosial.
Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya".
ADVERTISEMENT
Pengaturan sistem PT kian rancu ketika pilpres dan pileg dilaksanakan secara serentak. Ambang batas yang digunakan pada pilpres 2019 dengan merujuk pada hasil pemilu 2014 merupakan logika yang cacat.
Peta politik di akar rumput dalam 5 tahun berjalan tentu selalu berada pada poros yang dinamis. Rakyat yang dulu memilih partai A, belum tentu lima tahun berjalan juga memilih partai yang sama. Inilah yang disebut dengan ruang kontrol sosial yang akan memainkan perannya secara simultan.
Dengan sistem PT yang tetap dipertahankan, pilpres 2024 polanya tidak akan berbeda dengan konstelasi pilpres 2014 dan 2019. Paslon secara mutlak ditentukan oleh segelintir elite partai dan akan dikendalikan oleh kekuatan hegemoni parpol. Tidak ada figur alternatif yang memberi harapan atas kejumudan politik oligarkis. Rakyat hanya akan disuguhi oleh paslon yang telah ditunjuk segelintir elite parpol yang mendominasi kursi di DPR dan suara sah nasional.
ADVERTISEMENT
Desain Konstitusi
Jika merujuk pada ketentuan Pasal 6A UUD 1945, tidak ada pengaturan tentang ambang batas pencalonan. Ambang batas justru digunakan untuk menentukan keterpilihan paslon. Konstitusi mengamanatkan calon presiden terpilih harus mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
Demikian pula tahapan pencalonan pasangan calon presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Baik dari aspek constitutional desain, original intent maupun secara gramatikal , ketentuan itu amatlah jelas dan tegas bahwa seluruh parpol yang dinyatakan sebagai peserta pemilu setelah lulus verifikasi oleh KPU maka melekat hak konstitusionalnya (constitutional right) untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden secara mandiri maupun berkoalisi.
ADVERTISEMENT
Alasan mempertahankan sistem Presidential threshold untuk memperkuat sistem pridensial justru dalam praksisnya menghadirkan hyper obesitas koalisi di parlemen. Sehingga mematikan keberlangsungan mekanisme check and balances.
Kelembagaan DPR hanya sebagai stempel cap kebijakan eksekutif dan hampir setiap kebijakan strategis dari presiden, nyaris tidak ada proses filtrasi secara memadai dari DPR. Teranyar, UU ciptaker, revisi UU minerba dan lainnya menunjukkan imbas dari meleburnya kepentingan koalisi ke dalam kubangan oligarki.
Selain itu, alasan mendorong terjadinya penyederhanaan parpol juga tidak menunjukkan hasil yang memadai. Dari pemilu 2014 yang menghasilkan 12 parpol pemenang, pada tahun 2019 menjadi 9 parpol. Perubahan dari angka 12 parpol pemilu 2014 ke angka 9 pada pemilu 2019 terjadi karena bertambahnya parpol peserta pemilu.
ADVERTISEMENT
Jika pada pemilu 2014 hanya diikuti 12 parpol, namun pemilu 2019 jumlahnya bertambah dengan kehadiran parpol baru sehingga menjadi 16 parpol peserta pemilu. Maka jelas pengaruh penyederhanaan parpol tidak memberikan efek sama sekali.
Menjadi realistis, futuristik dan konstitusional kiranya untuk selalu menyuarakan PT 0 persen. Karena selain bertentangan dengan konstitusi, kehadiran PT 20 persen atau 25 persen dalam pemilu justru memberi ruang yang bebas dan leluasa atas terjadinya hegemoni partai politik oligarkis.
Hak konstitusional warga negara untuk mengusung dan memilih pemimpin secara bebas telah diamputasi oleh kekuatan hegemoni parpol. Rakyat hanya diperkenankan untuk memilih dua paslon yang diusulkan sesuai dengan selera elite parpol.
Mahkamah Konstitusi harus menjadi pelindung hak konstitusional warga negara dari keblingernya kekuatan hegemoni parpol. Kendati 13 kali telah menolak permohonan yang menyangkut PT, Mahkamah sekiranya perlu melihat secara mendalam sampai pada akar masalah yang menimbulkan ekses konflik dalam masyarakat akibat PT pada pemilu 2014 dan 2019 hanya menghadirkan dua paslon.
ADVERTISEMENT
Jika ayat-ayat konstitusi tidak menggetarkan pendirian MK, maka ayat-ayat protes publik yang digambarkan 13 kali permohonan judicial review sekiranya menjadi bahan interpelasi. Mengapa sistem ini begitu masif ditolak dan diprotes publik?. Berarti ada masalah serius yang wajib digali akar permasalahannya oleh MK. Karena ini bukan sekadar perihal open legal policy, tapi menyangkut usaha sadar menyelamatkan demokrasi-konstitusional dari kekuatan hegemoni politik yang oligarki.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020