Coldplay Gandeng Indonesia Atasi Dampak Perubahan Iklim, Siapa Takut?

sumber: PEXELS

Beberapa waktu lalu jagat media sosial Twitter diramaikan oleh "cuitan" Coldplay. Dalam cuitannya, grup musik yang dikenal peduli lingkungan tersebut mengajak Presiden Indonesia membuat komitmen untuk bumi melalui The Ban Ki Moon Centre dan Global Citizen Live. The Ban Ki Moon Centre merupakan organisasi internasional yang berkecimpung dalam permasalahan isu global, sedangkan Global Citizen Live adalah bagian dari kampanye Global Citizen 2021, yaitu acara tahunan untuk mengatasi isu global.

"Jokowi, maukah kamu bergabung dengan @bankimooncentre dan koalisi penggiat iklim Indonesia di #GlobalCitizenLive dan membuat komitmen untuk bumi? Anda memimpin, maka yang lain akan mengikuti" tulis Coldplay pada akun Twitternya pada 18 September 2021.

Kiprah Coldplay dalam isu terkait kelestarian lingkungan sudah tidak diragukan lagi. Bahkan gagasan mereka terhadap lingkungan dituangkan ke dalam album “Everyday Life” yang lahir pada tahun 2019. Coldplay pun mulai memikirkan rencana untuk menjadikan konser mereka lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Contohnya, dengan melarang penggunaan plastik sekali pakai dan menggunakan pembangkit listrik tenaga sinar matahari.

Bagaimana dengan Indonesia?

Isu terkait kerusakan lingkungan bukan hal yang baru bagi negara tropis seperti Indonesia. Sejatinya, Pemerintah telah sejak lama berkomitmen pada kelestarian lingkungan dan pencegahan dampak perubahan iklim.

Enam tahun lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 29% di bawah Business As Usual (BAU) pada tahun 2030 dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional. Hal ini disampaikan pada Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) ke-21 di Paris.

Dari segi pendanaan, tentu upaya mengatasi dampak perubahan iklim memerlukan biaya yang cukup besar. Komitmen Pemerintah ditunjukkan melalui dukungan fiskal baik dari sisi penerimaan, belanja, dan pembiayaan.

Di sisi penerimaan negara, Pemerintah memberikan insentif perpajakan berupa tax holiday dan tax allowance, serta pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk untuk sektor energi terbarukan.

Pemerintah juga memberikan alokasi khusus untuk menangani dampak perubahan iklim dengan Climate Budget Tagging (CBT). CBT merupakan proses identifikasi anggaran yang digunakan untuk membiayai belanja mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti belanja Kementerian Lembaga untuk perubahan iklim dan Dana Insentif Daerah melalui transfer fiskal berbasis ekologi dan pengelolaan sampah.

Tak berhenti sampai situ, Pemerintah terus menggali inovasi untuk menambah kapasitas pendanaan bagi penanganan dampak perubahan iklim.

Platform SDG Indonesia One/SIO

Untuk mendukung pencapaian SDGs, Indonesia telah membentuk platform blended finance terintegrasi sejak tahun 2018. Pembentukan SIO diperuntukkan guna menampung dana pemerintah dan swasta yang ditujukan untuk berbagai proyek infrastruktur terkait SDGs.

Dana yang telah dihimpun oleh SIO hingga tahun 2020 mencapai USD791 juta, dan digunakan untuk mendukung 15 proyek SDGs termasuk air bersih, rumah sakit, dan energi terbarukan seperti biomassa, mikrohidro dan surya.

Pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Komitmen Pemerintah dalam mengatasi dampak perubahan iklim juga ditunjukkan melalui pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Berdiri pada tahun 2019, lembaga ini memiliki tiga proses bisnis utama.

Pertama, menghimpun dana untuk penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pemulihan lingkungan hidup, serta dana bantuan konservasi. Kedua, memupuk dana melalui penempatan pada instrumen perbankan, instrumen pasar modal, dan/atau instrumen keuangan lainnya. Terakhir, menyalurkan dana tersebut dalam bentuk perdagangan karbon, pinjaman, subsidi, hibah, dan/atau mekanisme lainnya.

Dukungan Pemerintah pada Skema KPBU dan Eksplorasi Panas Bumi

Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang gencar digalakkan Pemerintah juga secara implisit telah mengimplementasikan prinsip SDGs. Hal tersebut ditunjukkan melalui kajian hukum, lingkungan dan sosial yang fokus pada pengurangan karbon, penerapan aspek lingkungan, keberlanjutan dan ketahanan, serta inklusivitas gender dan aspek teknologi.

Selain itu, Pemerintah juga mendukung pengembangan eksplorasi panas bumi yang memiliki dampak ganda terhadap lingkungan. Eksplorasi panas bumi diyakini mampu berkontribusi pada energi baru terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk penjaminan pinjaman langsung, baik pinjaman kepada BUMN maupun lembaga keuangan internasional.

Obligasi Pemerintah Berbasis Lingkungan dan SDGs

Pada tahun 2018, untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan Global Green Sukuk, obligasi syariah yang hasilnya digunakan untuk membiayai proyek hijau. Penerbitan tersebut sekaligus tercatat sebagai Green Sukuk pertama yang diterbitkan oleh negara.

Pemerintah secara konsisten terus menunjukkan komitmennya melalui penerbitan Global Green Sukuk pada tahun 2019, bahkan pada tahun 2020 dan 2021 yang notabenenya masih dalam masa pandemi. Keberhasilan penerbitan Green Global Sukuk oleh Indonesia tak luput dari apresiasi global. Bulan April lalu, Green Global Sukuk yang diterbitkan Pemerintah berhasil menyandang gelar “Largest Green Sukuk in 2021” yang diberikan Climate Bond Initiative.

Pemerintah juga mewadahi investor ritel domestik yang berorientasi pada isu lingkungan melalui penerbitan Green Sukuk Ritel, yaitu Sukuk Tabungan seri ST006 pada tahun 2016 dan ST007 pada tahun 2020.

Pemerintah juga mengembangkan instrumen serupa dengan basis konvensional. Dilansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Pemerintah Indonesia berhasil menerbitkan SDG Bond untuk pertama kali pada 12 September lalu.

SDG Bond tersebut diterbitkan dalam denominasi Euro, yang sekaligus menjadi penerbitan SDG Bond konvensional pertama di Asia. Hal ini sekali lagi meyakinkan kita bahwa Indonesia terus membuktikan komitmennya dalam mendukung pencapaian SDGs.

Lalu, kita bisa apa?

Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah dampak perubahan iklim memang menjadi kewajiban Pemerintah. Namun jangan lupa, kita pun wajib mengupayakan hal yang sama.

Coba awali dengan praktik hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mematikan lampu di siang hari, menghemat penggunaan air bersih, dan menggunakan peralatan elektronik hemat energi.

Selanjutnya, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan total produksi sampah nasional pada tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton, atau sekitar 185.753 ton sampah setiap hari. Jika dibagi rata per penduduk, setiap orang memproduksi sekitar 0,68 kilogram sampah per hari. Karena itulah, aktivitas memilah dan memilih sampah menjadi sangat penting. Mengolah sampah di masa kini menjadi lebih mudah berkat menjamurnya bank sampah di Indonesia, bahkan beberapa di antaranya menyediakan jasa penjemputan.

Aktivitas lain yang tak kalah menarik adalah dengan menanam pohon. Peranan pohon dalam menyerap karbon dioksida yang menjerat panas dari atmosfer membuat aktivitas ini menjadi salah satu pilihan yang paling efektif dalam mengurangi pemanasan global.

Terakhir, tentu tak seru jika rangkaian langkah nyata tersebut kita lakukan sendiri. Tak ada salahnya untuk bergabung bersama komunitas peduli lingkungan dan aktif mengampanyekan pentingnya mengatasi dampak perubahan iklim. Karena dengan melakukannya bersama-sama, tujuan akan lebih mudah tercapai.