News
·
21 Januari 2021 21:52

Problematika dan Implikasi Presidential Threshold dalam Sistem Demokrasi

Konten ini diproduksi oleh Banar Bagoes Satrio
Problematika dan Implikasi Presidential Threshold dalam Sistem Demokrasi (240483)
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA FOTO
Mahkamah Konstitusi (MK) pada (14/1/2020) menolak permohonan Rizal Ramli dan 1 pemohon lainnya dalam gugatan Nomor 74/PUU-XVIII/2020. Dengan alasan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut, MK berdalil bahwa jika ada yang dirugikan dengan pemberlakuan pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ialah partai politik bukan perseorangan. Sehingga MK tak mempertimbangkan pokok permohonan tersebut.
ADVERTISEMENT
Adapun Pasal 222 UU Pemilu berbunyi : "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya". Norma dalam pasal tersebut diyakini bertentangan dengan konstitusi yaitu Pasal 6A ayat 2 berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”
Kendati telah beberapa kali di mohonkan ke hadapan Mahkamah Konstitusi (judicial review) dan selalu mengalami penolakan. Dalam pertimbangan hukumnya mahkamah menilai bahwa sistem ambang batas pencalonan presiden merupakan norma yang tidak diatur dalam konstitusi dan juga tidak bertentangan oleh konstitusi (open legal policy). Selama diatur dalam Undang-Undang mahkamah menilai hal demikian ialah konstitusional. seharusnya MK sebagai Guardian of Constution sebagai pelindung dan penjaga konstitusi dapat mengembalikan apa yang dimaksud dan diamanatkan konstitusi pada cita cita luhurnya demi eksistensi negara demokrasi konstitusionalisme.
ADVERTISEMENT
Fakta empiris Pemberlakuan ambang batas tersebut bahwa sejak tahun 2014 dan 2019 hanya muncul 2 pasangan calon presiden (capres) yang sama yaitu Joko widodo dan Prabowo sebagai calon presiden, padahal sudah semestinya ada banyak calon pemimpin bangsa yang juga ideal atau dianggap lebih kompetibel dan berkapasitas untuk memimpin bangsa namun tidak dapat masuk kedalam bursa capres oleh karna sebagian partai politik tidak memiliki basis dukungan suara yang cukup, baik di kursi DPR maupun suara sah nasional. Dalam logika berdemokrasi jika terdapat banyak pilihan artinya terdapat banyak varian yang memungkinkan memiliki kriteria-kriteria yang diinginkan sebagai calon presiden.
Alternatif yang dapat dimungkinkan adalah dengan melakukan aliansi dan koalisi antar partai politik untuk mendapatkan perolehan akumulasi suara yang diprasyaratkan. Tetapi menjadi tidak fair ketika banyak cukong dan para bandar membeli partai politik tersebut, dengan maksud mencekal lawan politiknya untuk dapat melaju dalam kontestasi pemilu. Dalam prinsip politik dan kekuasaan tidak ada yang salah dengan maneuver tersebut, namun dalam prinsip demokrasi konstitusionalisme, kontestasi yang sehat dan fair adalah pondasi terpenting.
ADVERTISEMENT
Hal ini mengkhawatirkan bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia karena terbatasnya calon pemimpin maka implikasi yang terjadi adalah polarisasi politik yang sangat tajam dalam kehidupan sosial dan konflik horizontal antar sesama masyarakat masif terjadi antara pendukung kubu A dan kubu B. Jika ketentuan ambang batas (presidential threshold) tetap di pertahankan maka Presiden tahun 2019 mungkin saja terulang kembali pada 2024 atau bahkan tak mungkin terelakan lagi.