Bangka Belitung Bakal Rehabilitasi 16 Ribu Hektare Mangrove

Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah. (Ist)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menjaga kelestarian Hutan Mangrove dengan melakukan program rehabilitasi lahan gambut dan Mangrove yang ada di Bangka Belitung dengan alokasi target lahan seluas 16.000 hektar, dan rencana seluas 2.240 hektar di tahun 2021.

Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah mengatakan Bangka Belitung perlu untuk melakukan rehabilitasi lahan dengan identifikasi lokasi dan ketersediaan bibit.

"Saya mengharapkan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan Babel telah memiliki gambaran bahwa dari 16.000 hektar tersebut akan menyebar di sembilan UPTD KPHP di seluruh wilayah Babel. Masing-masing UPTD harus bisa melaporkan gambaran lokasi lahan yang akan ditanam, baik yang berada di kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi," jelas Abdul Fatah.

Abdul Fatah mengimbau agar seluruh UPTD KPHP di sembilan titik untuk dapat menyiapkan data dan lokus penanaman Mangrove sesuai yang diminta dalam waktu 3-4 hari. Data tersebut agar dapat dipetakan. Spot-spot mana yang termasuk ke dalam kategori rusak ringan, berat dan kritis untuk kemudian dijadikan acuan dalam penanaman Mangrove. Lahan mana yang akan menjadi prioritas.

Dirinya juga mengatakan untuk jeli menangkap informasi tentang spot-spot penyedia bibit Mangrove. Di kabupaten mana yang sekiranya dapat menyediakan bibit sehingga dapat dijadikan bahan baku penanaman Mangrove. Selain itu, Abdul Fatah juga mengingatkan untuk melihat kehadiran kehadiran kelompok masyarakat di sekitar lingkungan mangrove.

Pernyataan tersebut diungkapkan Abdul Fatah saat melakukan audiensi dengan perwakilan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove RI (BRGM RI) di Ruang Rapat Tanjung Pendam Kantor Gubernur bersama Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan seluruh Kepala UPTD KPHP.

Kegiatan penanaman Mangrove ini tidak luput dari support pemerintah pusat dalam hal ini BRGM RI baik dalam hal penyediaan bibit, upah tanam dan sebagainya. Kendala yang masih mengganjal saat ini adalah masalah ketersediaan bibit dan lokasi yang belum tersedia.

Hal ini sejalan dengan harapan presiden bahwa adanya kegiatan ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penanaman hutan Mangrove dan gambut yang ada di Indonesia sehingga mampu membantu masyarakat melalui Hutan Mangrove.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kehutanan Bangka Belitung, Marwan mengiyakan untuk mengaktifkan UPTD KPHP agar Babel terus melakukan penanaman dan pemeliharaan Mangrove untuk mencapai target program tanam 2.240 hektar di tahun 2021. Ia juga menyebut Dinas Kehutanan siap menangkap peluang ini agar anggaran dari pusat bisa di bangun di Babel secara maksimal dan ekonomi masyarakat dapat terbantu dengan program padat karya.