Carut Marut Distribusi LPG Subsidi, Pemprov Babel Bakal Terapkan Sistem Barcode

Tabung gas LPG 3kg Nonsubsidi (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berencana membuat sistem barcode dan sistem kartu untuk penyaluran gas LPG Subsidi 3 kilogram agar tepat sasaran.

Kabag SDA, BUMD, dan PM, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Pemprov Babel, Doni Golput mengatakan pengaturan ini akan dibahas dalam FGD bersama OPD di lingkungan Pemprov Babel, seperti Disperindag dan Dinas ESDM, serta mitra yang terkait dengan distribusi gas LPG 3 kg tersebut.

"Pengaturan pendistribusian ini rencananya dimulai di Kota Pangkalpinang. Rekomendasi sudah kita minta Bank Sumsel Babel sebagai mitra pemprov untuk mempersiapkan bentuk kartunya, jadi kartu pengendaliannya akan seperti apa. Apakah menggunakan cashless full atau QR (Barcode--red), ataukah keduanya digabungkan," ungkapnya.

Doni menyebutkan yang menjadi acuan sistem pengaturan untuk penyaluran gas LPG 3 kg ini yakni keluhan masyarakat.

Menurutnya selama ini banyak keluhan yang masuk lewat Disperindag Provinsi Babel. Selain itu juga masih ditemukannya LPG tersebut dijual diatas HET (harga eceran tertinggi).

"Laporan juga jarak antara masyarakat dan pangkalan (distribusi gas LPG) tidak sesuai. Maka kadang masyarakat itu membeli dari Rp 20 ribu sampai Rp 50 ribu, padahal harusnya HET nya Rp 15.900. Setelah ditelusuri rupanya memang benar ada yang bermain nakal, ada juga masyarakat, masyarakat artinya yang mengambil keuntungan dari selisih harga subsidi dengan yang tidak subsidi. Maka ada masyarakat yang berani untuk menjual gas subsidi ini ditoko-toko," tutur Doni.

Dikatakan Doni, seharusnya gas LPG 3 kg bersubsidi tidak boleh dijual di toko-toko, distribusi akhir harus dipangkalan gas tersebut. Kemudian LPG subsidi tersebut harus tepat sasaran untuk masyarakat miskin.

"Yang sudah menggunakan kartu pengendalian ini Provinsi Jambi, Alhamdulillah mereka sudah rapi. Jadi tidak ada lagi yang menjual diatas HET, tidak adalagi kelangkaan tabung LPG karena peruntukannya sudah sesuai dengan kartu yang diterima. Jadi yang tidak mempunyai kartu tidak berhak menerima, bener-bener didata dari ujung tombak pemerintah terbawah, yakni RT/RW, kemudian ke kelurahan atau desa, baru kita dapat masyarakat yang memang berhak menerima," tandasnya.

Hanya saja Doni menyebutkan banyak aspek yang harus dipertimbangkan di kalangan masyarakat. Kemungkinan penggunaan cashless full masyarakat akan kesulitan dalam membuka rekening di bank. Kemudian, jika menggunakan barcode pada aplikasi android, kemungkinan masyarakat tidak memiliki aplikasi tersebut.

"Jadi tadi langsung kepala IT Bank Sumsel langsung yang datang tadi, dalam waktu dekat akan mempersiapkan rancangannya," tukas Doni.