DPRD Babar Kaji Ulang Anggaran BPJS Kesehatan Untuk Warga Miskin

Illustrasi

DPRD Bangka Barat bakal mengkaji ulang anggaran jaminan BPJS Kesehatan untuk 45 ribu warga yang ada di kabupaten tersebut.

Padahal sebelumnya Dinas Kesehatan, DPRD Kabupaten Bangka Barat, dan BPJS Kesehatan telah mengesahkan akan menanggung 45 ribu warga Bangka Barat untuk jaminan kesehatan.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat H Badri Syamsu SE, perlu melakukan kaji ulang lantaran adanya kenaikan iuran BPJS.

"Karena kan ada kenaikan Perpres 75 tahun 2019 ini, naiknya hampir seratus persen, seperti kelas tiga dari dua puluh tiga ribu menjadi empat puluh dua ribu," ungkap  Badri, Kamis (31/10/2019).

Badri menambahkan akibat kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut dikhawatirkan kuota yang tadinya sudah ditetapkan akan dipangkas atau menurun. Pihaknya akan mencoba agar kuota 45 ribu warga yang dianggarkan sekitar Rp 12 miliar tersebut tidak berkurang dengan cara menyesuaikan anggaran dengan kenaikan iuran.

"Makanya kita minta dihitung kembali melalui mitra kerja.  Nanti kita mengharapkan komisi satu itu untuk melaksanakan rapat terkait masalah BPJS ini," imbuh Badri.

Badri menegaskan pihaknya akan memperjuangkan agar kuota 45 ribu yang sudah disahkan itu tidak berkurang. Karena masalah kesehatan ini menjadi tanggung jawab bersama.