Gubernur Babel Akan Bahas Sembilan Isu di Rakor Kepala Daerah

Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah usai membuka rakor terknis dengan seluruh Bupati dan Walkota se Bangka Belitung.

Pemkab Bangka Selatan menjadi tuan rumah dalam rapat koordinasi (Rakor) teknis dan rakor Gubernur Bangka Belitung dengan seluruh bupati dan walikota se-Bangka Belitung, Selasa (21/1/2020) hingga Kamis (23/1/2020).

Pada saat pembukaan rakor, Pj Sekda Provinsi Bangka Beliutng Yulizar Adnan mengatakan rakor teknis dilakukan antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi dengan kabupaten/kota.

"Rakor pada hari ini, SKPD provinsi, kabupaten dan kota akan melakukan rakor teknis untuk mensinkronkan sembilan poin isu aktual atau desk yang ada di masyarakat untuk dirapatkan lagi dengan gubernur pada Kamis (23/1) mendatang,” ungkap Yulizar.

Lebih lanjut dikatakan Yulizar, seluruh SKPD pada hari ini akan dibagi pada sembilan desk sesuai bidangnya masing-masing, dan hasilnya besok akan dibuat kesepakatan hasil rapat teknis dan presentasi draf kesepakatan hasil hasil rakor teknis untuk disampaikan pada gubernur dengan bupati dan walikota.

Sementara itu Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Abdul Fatah mengatakan, sembilan desk tersebut merupakan isu aktual untuk kepentingan masyarakat di Bangka Belitung.

"Rakor teknis ini menyangkut isu-isu aktual yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat. Apalagi hal itu bersentuhan dengan kabupaten atau kota yang lain di Babel, maka itu merupakan kewenangan Gubernur Provinsi Babel," tukasnya.(*)

Berikut Sembilan Isu yang Dibahas dalam Rakor:

1. Penambahan jaringan telekomunikasi sampai ke desa.

2. Pengembangan alur pelayaran kawasan Teluk Bayur dan penerangan jalanan umum.

3. Mengusulkan kembali dan menetapkan kawasan TPA regional.

4. Menginventarisasi usaha-usaha mikro untuk mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) dari pemerintah.

5. Mengoptimalisasi lahan sawah tidur dan penyempurnaan saluran irigasi.

6. Penyelenggaraan event event pariwisata baik nasional maupun internasional.

7. Konsep reformasi pelayanan kesehatan (UHC), pelayanan BPJS yang Paripurna serta pencapaian SPM di Bidang Kesehatan.

8. Penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) dalam rangka mewujudkan keadilan gender serta komitmen kita dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

9. Berkah Mart.