Ini Tuntutan Massa Aksi Pro Tambang Kepada Forkopimda Basel

Suasana demo di Kantor Bupati Bangka Selatan.

Aksi demo pro tambang yang berlangsung di Kantor Bupati Bangka Selatan, Jumat (13/3/2020) sempat memanas, lantaran tidak ada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Basel maupun DPRD Basel untuk menanggapi tuntutan massa pro tambang.

Koordinator Aksi, Rosidi mengharapkan aksi yang dilakukan pada hari ini  bisa didengar oleh negara terutama Forkopimda di Bangka Selatan.

"Tuntutan massa aksi demo kali ini ada tiga poin. Pertama PT Timah Tbk jangan mencabut surat perintah kerja (SPK) pada pertambangan laut di Kubu, Bantil, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan" sebutnya kepada sejumlah wartawan, Jumat (13/3/2020).

Lanjutnya, hal itu dikarenakan prosedur, aturan, spesifikasi, standarisasi semuanya sudah dilaksanakan oleh pihak tambang yang legal tersebut.

"Yang kedua, meminta kepada Forkopimda Basel untuk mengawal kami ke PT Timah seperti yang dilakukan pihak sebelumnya bertemu dengan pimpinan tertinggi di PT Timah," ungkapnya.

Hal itu dikarenakan pihak pro tambang meminta hak yang sama dan meminta keadilan, sehingga jangan sampai terkesan sepihak.

"Yang ketiga, kami berharap kepada negara, kepada pemerintah, Forkopimda untuk mendudukkan satu meja baik yang pro maupun yang kontra tambang," tuturnya.

Karena dalam satu meja itu, lanjut Rosidi untuk beradu argumen. Karena di lokasi tambang Kubu itu tidak ada pemukiman masyarakat.

"Pihak yang merasa dirugikan di sana itu jauh dari lokasi tersebut, sedangkan nelayan dan petani di lokasi sekitar situ diupayakan untuk mendapat CSR dari pertambangan yang resmi di situ" jelas Rosidi.

Pihak pro tambang juga merasa kecewa disaat tambang resmi dan legal yang dilindungi undang undang tersebut di ganggu dan dihentikan.

"Maaf sebelumnya, sedangkan tambang-tambang ilegal di darat bahkan di hutan lindung masih berjalan, bukan berarti kami benci dengan tambang ilegal, tidak. Tapi di situ ada perut rakyat kita yang kelaparan di situ," tukasnya.