Kas Daerah Minus, Gaji Honorer dan TPP ASN di Basel Terancam Tak Dibayar

Wakil Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Kebangkitan Bangsa, Samsir.

APBD Perubahan 2020 Kabupaten Bangka Selatan mengalami minus akibat kesalahan dalam menetapkan target penerimaan yang terlalu tinggi dari target berdasarkan kondisi yang ada sekarang.

Hal tersebut dipaparkan Wakil Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Kebangkitan Bangsa, Samsir yang meminta kepada Tim TAPD mengecek kembali APBD 2021 sebelum ditetapkan.

"Seharusnya bertumpu berdasarkan realisasi penerimaan bulan terakhir saat pembahasan dan prognosis 6 bulan ke depan dan menganut prinsip anggaran berimbang atau surplus. Karena waktu penetapan APBD Perubahan hanya tinggal dua bulan berakhirnya anggaran berjalan, akibatnya pada tahun 2020 kemungkinan gaji honorer dan pekerja kontrak dan sejumlah TPP serta sejumlah pekerjaan terancam tidak dibayar karena tidak ada uang lagi di kas daerah. Sampai saat ini kasda sudah minus Rp 17 miliar dan diperkirakan sampai akhir Desember bisa minus Rp 25 miliar," ungkapnya, Rabu (23/12/2020).

Samsir juga mengatakan penetapan APBD Bangka Selatan 2021sudah dipastikan terlambat karena baru akan ditetapkan pada 30 Desember 2020 mendatang. Seharusnya ditetapkan paling lambat 30 November 2020.

Menurutnya, melihat kemampuan fiskal Kabupaten Bangka Selatan masih sangat tinggi dengan pemerintahan pusat yaitu sekitar 90 % maka kemampuan daerah pun sangat tergantung dengan dana perimbangan seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Ia menyarankan agar mengecek lagi fostur APBD 2021 yang akan ditetapkan 30 Desember 2021 sebelum ditetapkan agar mengimbangi adanya sejumlah kegiatan yang tidak terbayar akan menjadi hutang pada tahun anggaran 2021 dan masuk pada pembiayaan daerah.

Di samping itu juga, Samsir meminta untuk mengecek kembali struktur APBD yang sudah mendekati angka kritis 60 : 40 perbandingan antara belanja pegawai dan belanja modal yang akan menutup kran formasi CPNS serta memperlambat laju pembangunan karena minimnya dana untuk belanja modal dan habis terpakai untuk belanja pegawai.