kumparan
KONTEN PUBLISHER
30 Agustus 2019 18:56

Pansus Garap Raperda RZWP3K Hingga Malam Hari

WhatsApp Image 2019-08-30 at 13.55.05.jpeg
Ketua Pansus RZWP3K, Adet Mastur. (Dok)
Pansus Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) Bangka Belitung kembali menggelar rapat di ruang Banmus DPRD Bangka Belitung, Jumat (30/8/2019).
ADVERTISEMENT
Rapat yang juga dihadiri beberapa kepala OPD Pemprov Bangka Belitung ini telah sampai pada pasal 71.
Ketua Pansus Raperda RZWP3K, Adet Mastur, membenarkan hingga saat ini sudah menyelesaikan 71 pasal dan rencananya besok sudah bisa diselesaikan.
"Kita akan selesaikan, target ini sampai malam bila diperlukan," imbuh Adet saat ditemui babelhits.com disela-sela jeda pembahasan raperda.
Menurut Adet, pasal 71 mengenai sanksi perdata. Apabila pemegang IUP melanggar aturan, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung bisa untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan, terkait ganti rugi yang dilanggar pemegang izin tersebut.
“Perda RZWP3K ini kurang lebih ada 95 pasal. Saya yakin akan selesai sebelum masa jabatan berakhir. Yang terpenting adalah tugas pansus untuk menyelesaikan sebelun berakhir masa jabatan kami," tutur Adet.
ADVERTISEMENT
Dikatakan Adet, jika raperda ini tak kunjung kelar maka akan menimbulkan konflik. Lantaran masing-masing pihak akan memperebutkan zona. Sehingga sangat penting untuk menyelesaikan perda ini. Dimana akan diatur zona untuk menambang, zona untuk melakukan budidaya, zona untuk menangkap ikan, zona untuk melakukan pariwisata, bahkan ada juga untuk zona olahraga air.
“Kalau tidak selesai akan menimbulkan keributan, serta menimbulkan tumbang tindih. Jadi saya pikir, Perda zonasi ini bukan untuk menimbulkan konflik, tapi ingin menyelesaikan konflik," tegas Adet.
Terkait adanya penolakan dari dua Kabupaten perihal zonasi, pada pertemuan sebelumnya yakni Senin (25/8/2019), Adet menyampaikan hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran setiap orang berhak menyampaikan aspirasinya.
"Untuk menyampaikan aspirasi ini kan banyak, misalnya kemarin itu ada pelaku tambang yang tergabung dalam Astrada. Ada juga pelaku kelautan, dalam hal ini para nelayan pun ikut menyampaikan aspirasinya. Serta para pelaku pariwisata. Semuanya akan kita tampung,” tutur Adet.
ADVERTISEMENT
Menurut Adet, pihaknya akan menimbang dan melihat hal menguntungkan bagi daerah. Misalnya jika lebih menguntungkan para pelaku kelautan yang mayoritasnya adalah nelayan, kemudian ditambah potensi lainnya tidak mendukung. Maka zona tersebut ditetapkan sebagai zona nelayan.
Adet menambahkan, setelah draft perda kelar, maka tahap selanjutnya ada di tangan eksekutif dalam hal ini Pokja. Kemudian draft akan diusulkan ke Kementerian Kelautan untuk melakukan konsultasi teknis, tahapan ini masih panjang.
“Draft Perda RZWP3K saat ini belum bisa kita share karena kita mengkhawatirkan akan menimbulkan persepsi yang salah. Namanya saja masih dalam bentuk draft, akan berubah-ubah nantinya," tukas Adet.
Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab publisher. Laporkan tulisan