Penghapusan Honorer Belum Pasti, PTT Diimbau Tidak Percaya Hoax

Kepala BKPSDM Belitung Timur, Yuspian.

Rencana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah daerah yang digaungkan pemerintah pusat dinilai baru sebatas wacana.

Hingga saat ini belum ada aturan jelas, baik instruksi mau pun surat edaran dari kementerian terkait keberlangsungan nasib honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Belitung Timur Yuspian,  jika wacana penghapusan honorer memang kerap didengungkan pemerintah pusat, bahkan jadi pro dan kontra sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga kini belum ada surat resmi.

"Kebijakan penghapusan tenaga honorer akan sangat berdampak dengan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi di Kabupaten Beltim, mengingat jumlah SDM khususnya PNS yang sangat terbatas," ungkap Yuspian.

Dikatakan Yuspian, di Pemkab Belitung Timur bukan hanya tenaga administrasi atau pendukung saja yang honorer, bahkan guru, tenaga medis dan dokter banyak yang masih berstatus PTT.

"Bayangkan, bisa tidak berjalan baik pelayanan kalau mereka diberhentikan,” imbuh Yuspian.

Yuspian menambahkan solusi untuk mengalihkan honorer ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dianggap belum jelas dan bisa memecahkan masalah. Lantaran hingga saat ini hasil seleksi P3K untuk Kabupaten Beltim beberapa tahun 2019  lalu belum juga diangkat.

"Kita mengimbau agar seluruh PTT yang ada di Kabupaten Beltim Beltim untuk tetap tenang dalam bekerja dan tidak mudah termakan isu atau kabar hoaks," imbau Yuspian.

Sekadar untuk diketahui, saat ini di Pemkab Belitung Timur setidaknya ada 1.761 orang PTT yang tersebar di seluruh OPD baik sebagai tenaga administrasi, guru, maupun medis. Jumlah itu mengalami penurunan dari tahun 2019 yang mencapai 1.796 orang.