Penutupan Bandara dan Pelabuhan di Babel Perlu Kajian Matang

Dosen Sosiologi UBB, Luna Febriani.

Adanya keinginan serta dukungan kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk menutup akses jalur masuk ke Babel terus mengalir. Namun, tidak sedikit pula dukungan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan Masyarakat.

Hal ini pun mendapat tanggapan Dosen Sosiologi Universitas Bangka Belitung, Luna Febriani.

Ia menilai pro dan kontra yang terjadi adalah bentuk sebuah kewajaran. Jika perdebatan dalam masyarakat saat ini berkutat pada sebuah fokus pembahasan yang mengarah pada perlu atau tidaknya dilakukan penutupan bandara dan pelabuhan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Apalagi, ditengah situasi saat ini penyebaran Covid-19 secara masif dan cepat yang mengancam nyawa, serta pemberitaan secara terus menerus tentang ini menjadikan masyarakat berada dalam situasi yang mencekam. Kemudian menyebabkan ketakutan dan rasa tidak aman bagi masyarakat sehingga mereka membutuhkan sebuah pegangan atau acuan yang dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat,” tutur Luna, Jumat (27/3/2020).

"Tapi sebagian lainnya menginginkan untuk tidak menerapkan lockdown di Bangka Belitung karena mempertimbangkan persoalan ekonomi sosial dan lain sebagainya," imbuh Luna.

Terkait hal perlu atau tidaknya kebijakan lockdown yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Luna mengingatkan Pemprov Babel untuk mempertimbangkan secara matang dan mendalam dengan memperhatikan aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Perlu pertimbangan dan masukan berkaitan tentang aspek geografis dan demografis serta aspek sosial, budaya, ekonomi dan politiknya sebelum menentukan kebijakan tersebut," ungkap Luna.

Dengan kata lain, kebijakan seperti ini tidak dapat diambil secara instan dan cepat, perlu ada urun rembuk dari berbagai stakesholders dan unsur masyaarakat yang terkena imbas langsung dari dari kebijakan ini.

"Hal ini dilakukan untuk mengetahui risiko terburuk yang dapat terjadi sehingga dapat dicari atau diambil alternatif lainnya yang nantinya tentu harus bermuara pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Sederhananya, kajilah secara mendalam terkait alternatif yang akan diambil, jangan sampai nanti kebijakan yang akan diambil berfungsi bagi suatu masyarakat tapi menjadi disfungsi bagi masyarakat lainnya," tukasnya.(*)