Indonesia Ajak Komunitas Dunia Atasi Kelaparan

International Workshop on Tropical Wetlands (Foto: Badan Ketahanan Pangan)

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian ikut berperan serta dalam Pertemuan Comittee on World Food Security (CFS) ke- 45 dari 15 – 19 Oktober 2018. CFS merupakan forum internasional yang bekerja untuk pencapaian ketahanan pangan dan nutrisi yang inklusif dengan pendekatan multi-stakeholder yang mendapat dukungan politik pemangku kepentingan dalam membangun konsesus untuk pengambilan kebijakan.

Pertemuan tahunan CFS merupakan badan pusat untuk koordinasi dan pengambilan keputusan serta berbagi pengalaman terkait ketahanan pangan bagi stakeholder pada tingkat global. Pada sesi State of Food Security and Nutrition in the World (2018), dinyatakan bahwa telah terjadi peningkatan kelaparan di dunia.

Jumlah undernourished people (orang yang tidak memiliki cukup energi untuk hidup sehari-hari) meningkat dari semula sekitar 804 juta pada tahun 2016 menjadi hampir 821 juta orang tahun 2017; dengan kata lain, 1 dari 9 orang di dunia termasuk ke dalam undernourished people.

Kondisi ini disebabkan ketidakstabilan kondisi akibat konflik, perubahan iklim, dan penurunan ekonomi yang mempengaruhi berbagai negara-negara dan memperburuk ketahanan pangan di dunia; khususnya di Amerika Selatan dan sebagian besar Afrika.

Menangapi hal tersebut, Sekretaris BKP, Mulyadi Hendiawan, sebagai Delegasi RI menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya kelaparan di dunia dan mengajak komunitas internasional dan anggota CFS mengatasi kelaparan di dunia.

"Dalam mengatasi multiple burden problem yaitu kekurangan dan kelebihan konsumsi energi, serta kekurangan gizi mikro/hidden hunger), Pemerintah Indonesia membangun pangan dan gizi melalui pendekatan baik gizi spesifik (terkait sektor kesehatan) maupun gizi sensitif (non-kesehatan)," kata Mulyadi. Hal ini dilakukan, tambah Mulyadi, karena pendekatan non kesehatan berkontribusi 70% pada pencegahan masalah malnutrisi.

Dalam pembangunan pangan dan gizi, pemerintah juga mengeluarkan payung hukum berupa Peraturan Presiden no. 83/Tahun 2017 Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi; dan Peluncuran Strategi Nasional untuk Mempercepat Pencegahan Stunting 2017-2021 yang diluncurkan Wakil Presiden RI Agustus 2017 lalu.

Pada tahap awal akan dilaksanakan di 100 kabupaten prioritas yang mencakup 22,000 desa dan 3,1 juta anak-anak stunting. CFS menyampaikan kembali komitmennya untuk mengintensifkan promosi penggunaan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan CFS oleh negara-negara, guna mendukung koherensi kebijakan ketahanan pangan dan gizi.