Bantuan Rumah yang Dijanjikan Presiden Buat Nelayan di Kota Sorong Dipertanyakan

Belum kunjung dibangun, masyarakat nelayan di Malawei Kota Sorong, datangi Kantor Wali Kota Sorong, foto : Yanti

Puluhan warga yang berprofesi sebagai nelayan yang tinggal di Jalan Ferry Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat, tampak mendatangi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Sorong, guna mempertanyakan bantuan perumahan yang dijanjikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun 2014 silam. Hal ini karena rumah yang dijanjikan tersebut, hingga kini belum kunjung dibangun.

Salah satu tokoh masyarakat Jhon Lewerissa mengatakan, pada saat melakukan kunjungan ke Kota Sorong tahun 2014 lalu, Presiden Joko Widodo pernah menjanjikan akan memberikan bantuan sebanyak 350 rumah untuk para nelayan. Namun dalam kenyataannya, sampai saat ini bantuan rumah itu belum juga dibangun.

"Pada bulan Oktober 2017 lalu, Presiden Jokowi kembali melakukan kunjungan ke Kota Sorong dan memerintahkan agar rumah untuk nelayan segera dibangun. Tapi buktinya sampai sekarang, rumah bantuan untuk nelayan belum juga dibangun. Yang jadi pertanyaan, sebenarnya kendalanya dimana dan masalahnya apa sehingga bantuan rumah ini tidak kunjung dibangun," ujar Jhon kepada awak media, Jumat (23/10).

Puluhan masyarakat nelayan tradisional mendatangi Kantor Bappeda dan PMPTSP Kota Sorong, mempertanyakan realisasi pembangunan rumah yang dijanjikan Presiden Jokowi, foto : Yanti

Dijelaskan Jhon, padahal untuk prosesnya, dirinya bersama dengan RT/RW yang ada di Kelurahan Malawei khususnya di Jalan Ferry, sudah membawa dokumen pengusulan ke Kementerian terkait dan mendapat respon yang baik. Dimana pihak Kementerian menjanjikan pembangunan bantuan rumah untuk nelayan akan dikerjakan secara bertahap.

"Kita sudah bawa dokumen pengusulan ke Kementerian terkait dan disambut baik, dimana mereka menjanjikan akan membangun rumah untuk nelayan secara bertahap. Yaitu akan dibangun tahap awal sebanyak 40 unit rumah," bebernya.

Lanjut Jhon, sebenarnya yang dianggarkan oleh Kementerian adalah pembangunan rumah untuk nelayan di darat. Namun jika dilihat, kebanyakan para nelayan tersebut tinggal di rumah yang lokasinya berada di pesisir pantai bahkan ada yang di laut.

"Masyarakat sudah terlanjur bongkar rumah mereka, karena pihak kontraktor mengatakan sudah mau melakukan pembangunan. Tapi ternyata pekerjaan itu tidak juga dilakukan, menurut kontraktor mereka masih terkendala Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sampai sekarang belum juga keluar. Makanya itu, masyarakat sekarang datang untuk mempertanyakan apa alasan sampa IMB belum dikeluarkan," tegasnya.

Oleh karena itu, sambung Jhon, tujuan kedatangan warga yaitu untuk mendesak agar pihak Bappeda dan PMPTSP segera menerbitkan IMB, agar pembangunan bantuan rumah untuk nelayan bisa segera dikerjakan.

"Warga yang berprofesi sebagai nelayan ini, sebagian besar rumahnya sudah dibongkar. Mereka ada yang tinggal numpang di keluarga dan ada juga yang kos rumah. Mereka kesini untuk mendesak supaya Bappeda dan PMPTSP bisa segera menerbitkan IMB, supaya pembangunan rumah mereka bisa cepat dikerjakan," ungkapnya.