Data 771 Peserta CPNS Papua Barat Rawan Dimanipulasi

Peserta seleksi CPNS saat berada di dalam ruang ujian. Foto:Rasid/balleo-kumparan

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat diikuti sebanyak 771 peserta dan resmi dibuka, Rabu (24/4). Seleksi yang berlangsung di Gedung SMKN 2 Manokwari, ini dilaksanakan langsung oleh perwakilan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Meski pelaksanaan tes menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), perlu menjadi perhatian bersama dalam seleksi CPNS kali ini adalah keabsahan data setiap peserta. Sebab seleksi ini dikhususkan bagi 771 tenaga honorer dengan usia 35 tahun ke bawah yang mulai bekerja sejak tahun 2005-2012.

“Mereka ini sudah pemeriksaan berkas lewat BKN dengan BPKP pada tahun 2018, sudah validasi berkasnya. Sebelum tes ini, kami cek kembali untuk mereka daftar dan yang sudah dinyatakan memenuhi syarat yang 771 yang akan ikut tes ini,” kata Kepala Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Papua Barat, Herman Sayori.

Peserta CPNS saat mengecek nama mereka pada daftar nama peserta seleksi CPNS

Celah manipulasi data perserta terbuka lebar. Pasalnya, BKD tidak melakukan validasi berkas 771 perserta CPNS ini. Proses validasi dilakukan langsung oleh Tim Honorer Daerah melalui koordinator honorer yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dan hasilnya dibawa dan diserahkan langsung oleh tim honorer ke BKN.

“Sampai kedapatan ada yang berubah usia untuk itu akan diproses oleh menpan, mungkin ada yang kasih muda umur atau kasih turun umurnya akan diproses hukum. Tetapi saya sendiri tidak bisa katakan ada dan tidaknya, karena nanti ketahuan setelah seleksi berkas atau temuan di mana baru akan diproses,” tandas Herman.

Pemerintah provinsi Papua Barat memberikan kebijakan untuk mengakomodir tenaga honorer sebanyak 1.283 menjadi ASN. Meski demikian, sebanyak 771 honorer saja yang bisa mengikuti seleksi CPNS, sisanya akan diakomodir melalui jalur P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) karena usianya sudah di atas 35 tahun.

Koordinator Tim BKN, Carli. Foto : Abdul R Fatahuddin/balleo-kumparan

Herman Sayori mengaku jika pelaksanaan tes tidak berjalan sesuai dengan waktu, karena sempat terhenti akibat adanya aksi protes dari sekelompok tenaga honorer lainnya, yang menuding bahwa dari sekian ratus nama ada terdapat nama-mana yang asal dimasukan alias ‘honorer siluman’.

“Siluman ini saya pun sebagai kepala bidang yang menangani ini belum tahu apakah ada siluman atau tidak. Saya belum tahu persis untuk mengatakan ada siluman, nanti akan diproses. Supaya publik tahu, kami di BKD tidak validasi dari awal. Yang validasi ini langsung koordinator per SKPD yang bawa hasil ini ke BKN dan BPKP,” tandasnya.

Tim BKN yang diterjunkan untuk menyelenggarakan pelaksaan tes CPNS pemprov Papua Barat berjumlah 5 orang terdiri atas koordinator, admin, sub admin, dan pengawas.

“Jadi BKN itu hanya melaksanakan tes tapi administrasinya mulai dari berapa formasinya, siapa yang mendaftar itu domainnya dari pada instansi masing-masing. Kami di Manokwari ini hanya mendapatkan tugas, datanya dikirim dari Jakarta,” kata koordinator tim BKN, Carli.

Diejlaskan Carli, tes CPNS dengan sistem online datanya terintegrasi dengan SSCN (Sistem Seleksi CPNS Nasional). Provinsi Papua Barat merupakan satu dari dua provinsi yang terlambat dalam melaksanaan tes seleksi CPNS, seleksi CPNS ini merupakan formasi 2018.

Selain itu, pelaksanaan tes CPNS di Papua Barat dilaksanakan serentak di 10 titik yang tersebar di beberapa kabupaten di Papua Barat. Provinsi lain yang terlambat, adalah Sulawesi Tengah karena bencana alam.

“Semua metodenya CAT, tidak ada yang manual. Hasilnya nanti dikirim ke pusat nanti dioleh melalui SSCN. Panselnas-lah yang menentukan siapa yang lulus. Makin cepat, makin cepat juga hasilnya, nanti hasilnya disampaikan ke daerah dan daerahlah yang mengumumkan,” ujar Carli yang juga menjabat Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKN.

Menyangkut tudingan adanya ‘honorer siluman’ menurut Calri, pemerintah provinsi Papua Barat memiliki data honorer, kalau data itu dianggap siluman maupun terindikasi pemalsuan data bisa dilakukan klarifikasi dengan bersurat ke BKN.

“Silahkan saja bersurat ke BKN, nanti BKN batalkan dalam penetapan NIP-nya. Jadi nanti selesai di sana akan ketahuan karena BKD yang punya data,” ujar dia.

Sebelumnya, anggota DPR Papua Barat, Jhon Dimara menegaskan, pengangkatan 1.283 tenaga honorer perlu dicermati dengan baik, agar prosesnya bersih dari praktik KKN maupun kecurangan lain, seperti pemalsuan data milik honorer. Bahkan, Jhon Dimara menuding terindikasi di hampir semua OPD terdapat ‘honorer siluman’.

“Saya akan kawal, referensinya saya pakai lewat sekretariat DPR Papua Barat, karena datanya ada sekira 12 orang (honorer siluman), datanya sudah ada di tangan tinggal kita lihat saja. Harus dibuktikan di setiap OPD tidak menutup kemungkinan indikasi manipulasi data honorer daerah diback-up oleh oknum pejabat tertentu juga,” ujar dia.

Jauh sebelum pelaksanaan seleksi CPNS, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Nathaniel Mandacan menegaskan, untuk mengeliminir tindakan yang dapat merugikan para honorer, data honorer di tiap OPD harus diekspos ke publik. Langkah ini dinilai menjadi solusi aplikatif menyikapi tuntutan transparansi dalam seleksi CPNS.

Koordinator Honorer daerah, Yan Piet Homer dikonfirmasi ihwal data-data honorer daerah mengatakan, pengangkatan honorer daerah adalah aspirasi murni dan bukan perjuangan pemerintah daerah. Sehingga dibentuklan tim honorer daerah untuk mengurus pendataan para honorer.

Kepala Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Papua Barat, Herman Sayori. Foto : Abdul R Fatahuddin.balleo-kumparan

Meski demikian, Yan Piet Homer berkeyakinan, jika jumlah honorer telah berkurang, karena ada honorer yang telah bekerja di tempat lain maupun yang telah meninggal dunia. Maklum saja, upaya memperjuangkan honorer daerah ini sudah dilakukan sejak lama.

“Jadi mau publikasi bagaimana lagi? Sudah dikirim. Ini tidak ada pekerjaan dibalik layar, pekerjaan terselubung, tidak ada. Sudah terbuka semua. Proses pendaftaran ini yang akan menunjukan soal apakah data honorer 1.283 tersebut masih sesuai atau tidak,” pungkasnya.

Adapun dokumen, seperti nota tugas, slip gaji, dan absesnsi—menjadi pegangan untuk membedakan antara yang benar-benar honorer dan ‘honorer siluman.

Pewarta:Abdul R Fatahuddin