Douw : Semua Aturan di Tanah Papua Harus Tunduk Pada UU Otsus

Suasana pertemuan perwakilan pengunjuk rasa dari SPKHAM dengam Bawaslu Kabupaten Fakfak. Foto: Terry/balleo-kumparan

Paulus Douw salah satu perwakilan Solidaritas Peduli Keadilan dan Hak Asasi Manusia (SPKHAM) mengatakan semua aturan maupun perundang-undangan yang diterapkan di atas tanah Papua harus tunduk dibawa Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus).

Pasalnya, Undang-Undang Otsus itu merupakan bagian dari jati diri Orang Asli Papua (OAP) yang menjadi tuan di negeri sendiri, dan seharusnya menurut dia, wakil rakyat di parlemen di seluruh tanah Papua harus dikuasai oleh OAP, sehingga aspirasi masyarakat Papua ke lembaga wakil rakyat terwujud.

Hal itu disampaikan Paulus Douw saat pertemuan dengan Devisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Kabupaten Fakfak, diruang rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Fakfak, Kamis (23/5) .

“Hanya 7 orang keterwakilan OAP belum tentu melawan 13 orang non Papua dari 20 kursi DPRD Kabupaten Fakfak hasil Pemilu 2019 untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua, palingan mereka memperjuangkan kepentingan pribadi mereka, ini kenyataan,”ujar salah satu caleg DPRD Provinsi Papua Barat dari Partai Perindo ini.

“Siapa bilang 80 persen OAP duduk di kursi parlemen tidak bisa, ini bukan kami datang teriak Merdeka di Bawalsu, tapi kami datang bicara hak, yang merupakan harga diri kami, dan kami harus menjadi tuan dinegeri sendiri,”tambah Paul Douw.

Untuk itu, dia meminta perhatian khusus KPU dan Bawaslu Kabupaten Fakfak terkait 80 persen OAP di kursi DPRD Kabupaten Fakfak sebelum penetapan caleg terpilih,

“Tuntutan ini menjadi catatan Bawaslu supaya sebelum KPU menetapkan calon legislatif, bagian ini (80 persen OAP,red) menjadi perhatian, mau bicara halal ka, haram ka, orang asli Papua harus diutamakan,”pintanya nada tegas.

Pewarta: Terry